Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cara Sumarsono Lobi Anggota DPRD DKI Soal Proyek MRT Fase 2  

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono meninjau proyek MRT di Stasiun MRT Setiabudi , Jakarta, 14 Maret 2017. TEMPO/DENIS RIANTZA
Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono meninjau proyek MRT di Stasiun MRT Setiabudi , Jakarta, 14 Maret 2017. TEMPO/DENIS RIANTZA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, punya cara sendiri untuk melunakkan hati anggota DPRD DKI agar merestui penambahan trase proyek mass rapid transit (MRT) fase dua hingga ke Ancol Timur. Cara pertama yang dilakukan adalah mengajak para pimpinan Dewan meninjau ke lokasi proyek MRT di kawasan Setiabudi, Jakarta Pusat, pada Selasa, 14 Maret 2017 lalu.

Sumarsono yang menggantikan Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selama masa cuti kampanye itu rupanya baru tahu jika para pimpinan dan anggota DPRD belum pernah diajak ke lokasi proyek MRT bawah tanah. "Ternyata pimpinan DPRD ini belum pernah observasi MRT," kata Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Maret.

Baca: Sumarsono: DPRD Belum Pernah Lihat Proyek MRT Bawah Tanah

Setelah mengajak pimpinan DPRD ke lokasi MRT bawah tanah, Sumarsono juga ingin mereka bisa pergi ke Jepang untuk meninjau proyek MRT di sana.

Kunjungan itu bertujuan agar Dewan memahami pengelolaan transportasi di negara tersebut. "Andaikata semasa kepemimpinan saya ada DPRD mau ke Jepang, saya setujui," kata dia, kemarin.

Sampai saat ini, anggota Dewan belum memberikan persetujuan atas rencana perpanjangan rute MRT fase dua Kampung Bandan-Ancol Timur. Padahal persetujuan itu merupakan salah satu syarat pengajuan pinjaman ke Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) melalui Kementerian Keuangan.

Sumarsono yakin jika menyempatkan diri berkunjung ke Jepang, wawasan anggota Dewan mengenai MRT akan bertambah. Di luar negeri, transportasi dikelola bersamaan dengan bisnis lain, seperti properti dan retail. “Misalnya, MRT yang dari Jepang. Bagaimana membangun MRT kalau belum pernah ke Jepang?” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pertimbangan lain, menurut Sumarsono, dari semua provinsi di Indonesia, pejabat di DKI Jakarta tergolong paling jarang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Sedangkan provinsi yang paling sering ke luar negeri adalah Jawa Timur. Sumarsono mengetahui statistik tersebut lantaran dia juga menjabat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Perjalanan pejabat ke luar negeri harus berdasarkan persetujuannya.

Baca: Siang Ini, Sumarsono Bertemu DPRD Bahas Proyek MRT Fase 2

Sumarsono mengatakan jarangnya pejabat pemerintah dan anggota Dewan Jakarta membuat mereka kurang memiliki wawasan investasi untuk Jakarta dalam skala internasional. Meski begitu, ia menyadari setiap kunjungan kerja bakal dipertanyakan warga Jakarta.

Wakil Ketua DPRD Triwisaksana mengatakan konsep kawasan terintegrasi di Kampung Bandan sudah dirumuskan pada 2015. Menurut dia, pembangunan MRT harus memberikan manfaat untuk publik ketimbang bisnis semata.

Pemindahan depo ke Ancol Timur, kata Triwisaksana, berarti merevisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Sebab, sebelumnya, pembangunan depo ditetapkan di Kampung Bandan. Karena itu, ia meminta pemerintah memberikan penjelasan komprehensif agar pembahasan pembiayaan MRT dapat dipercepat. "Karena ini berkaitan dengan investasi yang tidak kecil," ujar Triwisaksana.

FRISKI RIANA | JH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

22 hari lalu

Ilustrasi kereta MRT (Mass Rapid Transit) di Jakarta, Indonesia.
Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?


Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

41 hari lalu

Petugas mengamati mesin pengolah sampah di TPS3R Ciracas setelah diresmikan Pj Gubernur Heru Budi Hartono di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Pada 2023, Pemprov DKI Jakarta telah membangun tujuh titik TPS3R dengan fasilitas mesin pengolah sampah yang diharapkan dapat menurunkan jumlah volume sampah di TPA Bantar Gebang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.


Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Direktur Hero Supermarket Hendy dan Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi pada Badan Pangan Nasional Nyoto Nyoto Suwignyo dalam acara Launching Program Food Rescue bersama Hero Supermarket yang akan dilaksanakan di Hero Taman Alfa, Joglo, Jakarta Barat, pada Selasa, 21 Februari 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.


5 Fakta Proyek MRT Jakarta Fase 2

18 November 2022

Pekerja melakukan proses relokasi temuan rel trem peninggalan zaman kolonial Belanda pada proyek MRT Jakarta fase 2A CP 202 di Jalan Gajah Mada, Jakarta, Rabu, 16 November 2022. TEMPO/Aqsa Hamka
5 Fakta Proyek MRT Jakarta Fase 2

Selama masa pengerjaan proyek MRT Jakarta, ada penemuan bekas rel trem peninggalan zaman kolonial Belanda.


Jawab Unek-unek Prasetyo Edi, Soni Sumarsono: Pengganti Anies Baswedan Harus Mesra dengan DPRD DKI

22 Agustus 2022

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 22 Agustus 2022. TEMPO/Lani Diana
Jawab Unek-unek Prasetyo Edi, Soni Sumarsono: Pengganti Anies Baswedan Harus Mesra dengan DPRD DKI

Eks Plt Gubernur DKI Soni Sumarsono mengatakan pengganti Anies Baswedan harus mesra dengan DPRD DKI, seperti halnya hubungan suami istri.


PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

Pengunjung melihat suvenir resmi Presidensi G20 Indonesia yang dipamerkan di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu 27 Juli 2022. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Smesco Indonesia mengumumkan 20 UMKM yang akan menjadi pemasok resmi suvenir bagi anggota delegasi di ajang internasional G20. ANTARA FOTO/Syahrudin
PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.


KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

Sapma Pemuda Pancasila (PP), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), serta Gerkan Pemuda Ka'bah (GPK) melaporkan promo miras untuk Muhammad dan Maria yang dikeluarkan Holywings Indonesia ke Polda Metro Jaya, Jumat, 24 Juni 2022. Tempo/Arrijal Rachman
KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.


DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

Ilustrasi dana darurat (PIxabay.com)
DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.


Rute Jabatan yang Harus Dilalui Fadil Imran Bila Berminat Jadi Pengganti Anies

22 Mei 2022

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dengan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mohammad Fadil Imran dan Pangdam Jaya Mayor Jenderal Mulyo Aji saat mengumumkan PPKM Level 3 akibat ledakan kasus Covid-19, Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 7 Februari 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Rute Jabatan yang Harus Dilalui Fadil Imran Bila Berminat Jadi Pengganti Anies

Mendadak, nama Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran masuk bursa Penjabat Gubernur DKI pengganti Anies. Belum menjabat eselon satu.


Kata Eks Plt Gubernur DKI soal 3 Nama Calon Kandidat Pengganti Anies Baswedan

21 Mei 2022

Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Kata Eks Plt Gubernur DKI soal 3 Nama Calon Kandidat Pengganti Anies Baswedan

Mantan Dirjen Otda Sumarsono beberkan keunggulan masing-masing calon pengganti Anies Baswedan sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta.