Warga Penjaringan Minta Tak Digusur, Ini Jawaban Djarot

Sabtu, 18 Maret 2017 | 06:12 WIB
Warga Penjaringan Minta Tak Digusur, Ini Jawaban Djarot
Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif Djarot Saiful Hidayat berkunjung ke gedung VOC Galangan di Jalan Kakap, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat, 17 Maret 2017. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif Djarot Saiful Hidayat mengunjungi kawasan Jalan Bakti Gang Panjang Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat, 17 Maret 2017. Seorang penduduk menemuinya dan meminta agar kawasan tempat tinggalnya itu tidak digusur.



Menanggapi permintaan itu, Djarot menyatakan tidak ada rencana menggusur kawasa itu. Dia menduga ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menyebarkan isu penggusuran untuk menakut-nakuti penduduk. "Yang paling jitu yang mereka lakukan atau pihak-pihak lakukan adalah isu penggusuran," kata Djarot.

Djarot pun menyayangkan isu penggusuran dikembangkan terus-menerus dan ditujukan kepada masyarakat menengah ke bawah. Padahal, kara Djarot, pemerintah provinsi DKI Jakarta tak pernah mencanangkan program penggusuran, melainkan relokasi.

Adapun relokasi hanya dilakukan kepada penduduk yang tinggal di bantaran sungai dan kolong jembatan. Karena itu, tak mungkin lokasi di sekitar Jalan Bakti GG. Panjang, Kelurahan Penjaringan akan direlokasi. "Kalau (rumah) permanen begini masa digusur," ucap Djarot.

Baca: Bantu Bedah Rumah Kumuh, Ahok-Djarot Akan Bentuk Pasukan Merah

Djarot menjelaskan, penggusuran dan relokasi adalah tindakan yang berbeda. Penggusuran sebatas mengusir warga dari rumahnya dan pemerintah daerah (pemda) memberi ganti rugi. Sementara relokasi, pemda menyediakan tempat tinggal baru seperti rumah susun (rusun). Perbedaan inilah yang perlu dipahami warga.

"Hal seperti ini supaya dipahami warga, karena paslon (pasangan calon) nomor dua ini sering kali diserang berita-berita hoax kayak gitu (penggusuran)," jelas Djarot.

Menurut pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, relokasi merupakan satu-satunya cara mengatasi banjir di Ibu Kota. Pemda, kata Djarot, bisa saja menerapkan cara yang lebih mudah dan murah untuk menanggulangi banjir, yakni menggusur dengan biaya ganti rugi Rp 50 juta tanpa memberikan rusun. Bila diterapkan, pemda lebih untung lantaran pembangunan satu unit rusun saja menelan biaya Rp 300 juta.

Namun, Mantan Wali Kota Blitar ini mengatakan, membangun lingkungan sehat harus dilakukan dengan cara manusiawi.

LANI DIANA | SSN

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan