TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris DKI Jakarta Saefullah mengatakan lahan di Ancol Timur tak cukup untuk depo rangkaian kereta mass rapid transit (MRT). Hanya ada 4 dari 6 hektare lahan yang dibutuhkan untuk membangun depo MRT fase kedua dengan rute Bundaran HI-Ancol Timur tersebut. “Luasnya masih kurang,” kata dia, Minggu, 19 Maret 2017.
Saefullah mengaku kondisi itu baru diketahui dalam rapat internal pemerintah Jakarta, Rabu lalu, atau lebih dari sepekan setelah pemerintah mengumumkan lahan di Kampung Bandan juga tak bisa digunakan. Keputusan perpanjangan rute ke Ancol dengan tambahan biaya Rp 11,7 triliun itu memicu penolakan dari DPRD.
Saefullah menjelaskan, rapat pada Rabu lalu diikuti perwakilan PT MRT Jakarta dan PT Pembangunan Jaya Ancol selaku pemilik lahan di Ancol Timur. Di lokasi ini, pemerintah DKI Jakarta memiliki lahan seluas 4 hektare. Kekurangan 2 hektare bisa ditambah PT Pembangunan Jaya Ancol dengan lahannya, yang berlokasi di sebelah lahan milik pemerintah.
Masalahnya, kata Saefullah, Pembangunan Jaya Ancol sudah lebih dulu menjual lahan tersebut ke pihak lain. Ini seperti yang terjadi di Kampung Bandan ketika PT KAI sudah menjalin kesepakatan pemanfaatan lahannya dengan pihak lain.
Baca: Rute MRT sampai Pulau Reklamasi, Plt Gubernur DKI: Hanya Wacana
Padahal MRT Jakarta dan Pembangunan Jaya Ancol sudah meneken nota kesepahaman (MoU) penggunaan lahan pada 3 Maret lalu. “Lalu MoU kemarin untuk apa?” kata Saefullah.
Kemudian Saefullah mengungkapkan dua opsi lain. Pertama, MRT Jakarta mengoptimalkan luas lahan yang tersedia dan mengubah desain depo menjadi bertingkat. Opsi kedua adalah memperpanjang lagi rute MRT sejauh satu kilometer menyeberang ke Pulau K, pulau reklamasi milik Pembangunan Jaya Ancol. Ia meminta MRT Jakarta menghitung nilai anggaran kedua opsi dan melaporkannya pekan ini.
Perhitungan itu berkaitan dengan perubahan total pinjaman yang akan diajukan ke Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA). Hingga pekan lalu, Saefullah menghitung total pinjaman yang akan diajukan mencapai Rp 31,7 triliun. Rinciannya, untuk anggaran konstruksi Kampung Bandan-Ancol Timur Rp 11,7 triliun, kekurangan dana fase I Lebak Bulus-Bundaran HI Rp 2,56 triliun, dan anggaran konstruksi Bundaran HI-Kampung Bandan Rp 17,38 triliun.
Saefullah menargetkan persetujuan pinjaman dari JICA bisa diteken sekitar Oktober-November mendatang agar bisa cair pada Maret 2018 dan pembangunan Bundaran HI-Kampung Bandan bisa dimulai setahun berikutnya.
Baca: Cara Sumarsono Lobi Anggota DPRD DKI Soal Proyek MRT Fase 2
Sembari itu, Saefullah juga meminta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan memastikan trase MRT dari Kampung Bandan ke Ancol Timur. Sebab, perencanaan trase MRT di ruas itu bersinggungan dengan perencanaan pembangunan jalan di utara Kali Ancol. “Supaya semuanya pasti, tak ada kira-kira lagi,” kata Saefullah.
Direktur Utama PT MRT Jakarta William P. Sabandar menyatakan menunggu penjelasan Pembangunan Jaya Ancol ihwal status lahan yang sama. “Kami ingin mendapatkan gambaran yang akurat,” ujar dia.
Baca: Plt Gubernur DKI Setuju jika Anggota DPRD ke Jepang Tinjau MRT
Ihwal opsi perpanjangan ke Pulau K, William lebih memilih penggunaan lahan di Ancol Timur. Sebab, perpanjangan rute ke Pulau K berarti menambah dana proyek. Lagi pula, perusahaannya masih harus menggelar studi kelayakan mendalam dan meneliti teknis ihwal kondisi tanah dan laut di pulau reklamasi. “Rencana perpanjangan ke pulau belum pernah dibicarakan,” ujar dia.
Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol C. Paul Tehusijarana belum bisa memastikan status lahan di Ancol Timur. “Kami sedang cek dan hitung ulang luasnya,” kata dia.
LINDA HAIRANI
