TEMPO.CO, Jakarta - Anggota tim sinkronisasi, Marco Kusumawijaya, menegaskan Gubernur-Wakil Gubernur DKI terpilih, tetap akan menghentikan proyek reklamasi di pantai utara Jakarta. "Dari awal dibilang hentikan. Kami tidak pernah berubah dari posisi itu. Itu bukan hal yang kami akan mundur. Tetap akan distop," kata Marco yang juga pengamat perkotaan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 23 Mei 2017.
Baca: Rapat dengan DKI, Tim Sinkronisasi Usul Pulau Reklamasi Diaudit
Marco menjelaskan, arti dari kata 'menghentikan' ialah tidak mengeluarkan izin baru, dan membatalkan izin yang sudah diberikan namun belum terlaksana. "Yang baru terlaksana kan hanya beberapa pulau. Sebagian sudah jadi, sebagian setengah jadi. Ini tetap akan distop," ujarnya.
Menurut Marco, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno juga dipikirkan soal pemanfaatan pulau-pulau yang sudah jadi. Karena itu, perlunya audit lingkungan. Audit, kata dia, akan menentukan langkah yang tepat untuk menindaklanjuti penghentian reklamasi sesuai koridor hukum, dan mengembalikan keadaan lingkungan.
"Artinya, seberapa besar reklamasi menyebabkan dampak negatif, apa yang perlu diubah supaya dampak negatif dikurangi, bukan ditiadakan. Jadi audit lingkungan bukan untuk meneruskan reklamasi," katanya.
Baca: Anies Baswedan: Reklamasi Pantai Jakarta untuk Fasilitas Publik
Marco mengungkapkan, pihaknya hingga kini masih menunggu masukan dari masyarakat terkait peruntukan pulau-pulau reklamasi yang terlanjur sudah jadi. Ia menilai baik atau buruknya reklamasi tidak perlu dibahas lagi. Sebab, menurut dia, sudah jelas proyek reklamasi itu berdampak buruk dan sudah dibuktikan dalam hasil putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Selain itu, Marco juga melihat bahwa pembangunan reklamasi itu malah mengurangi laut karena adanya penambahan lahan. "Negara kita ini bukan negara darat. Tapi negara kepulauan dan air tanah. Kalau nambah tanah tapi mengurangi laut ya itu masalah besar karena laut ada makhluk hidupnya, ada spesies," kata dia.
FRISKI RIANA
