TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai program yang diusung oleh tim sinkronisasi gubernur dan wakil gubernur terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan sangat sulit masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017. Pasalnya, kata Djarot, APBDP 2017 hanya akan berjalan selama 2,5 bulan hingga berakhirnya tahun anggaran.
"Lho, di dua bulan terakhir itu kan 2017 tho. Kalau 2017, pada dua bulan terakhir mau bikin apa? 'Kan repot ya. Makanya saya sampaikan kalau APBDP itu sulit ya," ujar Djarot di Balai Kota, Senin, 5 Juni 2017.
Menurut Djarot, pada sisa tahun anggaran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mengeksekusi program yang telah direncanakan. Selain itu, kata Djarot, pada sisa 2,5 Bulan nanti Pemprov DKI hanya melakukan pembayaran sejumlah proyek. Menurut Djarot, program Anies-Sandi lebih baik masuk dalam APBD 2018.
Baca: Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Susun Program Kerja, Ini Tahapannya
"Tapi kalau (memasukkan program pada) APBD 2018 itu, silakan karena memang yang mengerjakan kan beliau berdua (Anies-Sandi)," ujar Djarot.
Tim sinkronisasi Anies-Sandi sudah beberapa kali datang ke Balai Kota untuk menyesuaikan program yang merupakan realisasi visi-misi saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Tim tersebut berdiskusi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Meski begitu, Djarot belum pernah sekali pun menemui tim sinkronisasi secara langsung. Djarot berjanji akan menemui Anies-Sandi dalam waktu dekat. "Saya akan ketemu sama Pak Anies dan Sandi. Tim sinkronisasi bukan bagian dari birokrasi. Mereka semacam (orang yang) membantu lah," kata Djarot.
Baca: Camat: Bedeng di Kalijodo untuk Jual Miras dan Prostitusi
Adapun APBD 2018, saat ini telah masuk tahap penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Setelah proses tersebut selesai, anggaran akan diajukan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam badan anggaran (banggar).
LARISSA HUDA
