TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menuturkan setidaknya tiga ribu kegiatan dari program yang diusulkan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih Anies-Sandi masuk dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). "Tapi angkanya (anggaran) masing-masing tergantung kegiatan," ujar Saefullah di Balai Kota, Selasa, 6 Juni 2017.
Anggaran rencana kerja yang diusung Tim Sinkronisasi itu, kata Saefullah, tidak besar. "Saya dengar laporan sementara ke saya angkanya tidak signifikan, kecil begitu." Anggaran kegiatan usul dari Tim Sinkronisasi Anies-Sandi sekitar Rp 1 triliun.
Baca:
20 Ribu Usulan Kegiatan Pemprov DKI Dipangkas ...
Anies-Sandi Akan Tambah Ruang Terbuka Hijau di Masjid
Namun, Saefullah mengaku belum tahu usulan kegiatan itu secara detail. "Karena detailnya pembahasan di level asisten.” Ia akan tahu jika rancangan sudah disampaikan kepadanya.
Total kegiatan yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 7 ribu kegiatan. Angka itu menyusut dari usulan semula yang mencapai 20 ribu kegiatan. RKPD sudah disampaikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas.
Baca juga:
Penyebar Video Wanita Setengah Bugil Bisa Dijerat UU ITE
Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Iklan Anti Rokok Bus Transjakarta
Pengurangan jumlah yang cukup signifikan itu, kata Saefullah, karena banyak usulan dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang belum masuk. Bahkan usulan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga belum semua tercakup. Pengurangan usulan dilakukan dengan memprioritaskan manfaatnya terhadap masyarakat.
Usulan yang diprioritaskan adalah bidang, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat. Adapun usulan RKPD mendekati angka Rp75 triliun yang sudah mencakup belanja langsung dan tidak langsung.
Simak:
Imam Besar FPI Rizieq Berencana Perpanjang Izin Tinggal di Saudi
Pelaku Pembunuhan Remaja di Cengkareng Diduga Kabur ke Lampung
Kegiatan yang prioritaskan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. “Anggaran Rp75 triliun itu sudah maksimal, sudah untuk 2018," ujar Saefullah. Anggaran tidak bisa ditambah lagi lantaran khawatir masalah kekosongan anggaran pada tahun sebelum-sebelumnya terulang kembali.
Anggaran yang akan dikeluarkan, kata Saefullah, harus realistis dengan penggunaannya. "Saya ingin realistis, anggarannya segini. Silakan dibelanjakan, dibicarakan untuk apa.” Ia berpesan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah agar seluruh kegiatan bisa dikoreksi oleh siapapun.
LARISSA HUDA
