TEMPO.CO, Depok - Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Pradana Mulyoyunanda mengatakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK 2017/2018 berpotensi diwarnai kecurangan. Sebab, bakal ada 3.000 lulusan SMP yang tidak tertampung di SMA/SMK negeri di Depok.
"Lulusan SMP di Depok tahun ini mencapai 7.000-an. Sedangkan kuota SMA/SMK negeri hanya 4.000-an," kata Pradana, Kamis, 8 Juni 2017. Siswa yang tidak tertampung tersebut berpotensi dijadikan sasaran para calo.
Pradana menuturkan DPRD dan Pemerintah Kota Depok tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan. Soalnya, kewenangan pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi.
Selain itu, kata Pradana, sengkarut PPDB SMA/SMK di Depok terjadi karena minimnya sarana dan prasarana sekolah. Di Depok, hanya ada 13 SMA dan 4 SMK negeri. Sedangkan jumlah SMP negeri sebanyak 26. "Depok memang kekurangan SMA dan SMK negeri," ujarnya.
Menurut Pradana, idealnya Depok mempunyai 25 SMA negeri. Namun, jika angka itu sulit dipenuhi, paling tidak di sebelas kecamatan di Depok terdapat dua SMA negeri. Saat ini, animo orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri sangat tinggi. Dengan demikian, mereka yang nilainya terbatas terkadang memaksakan untuk tetap masuk ke sekolah negeri.
Belum lagi, kata Pradana, sekarang ada aturan jalur afirmasi non-akademik 1 kilometer dari rumah. Artinya, bagi siswa miskin diutamakan yang jaraknya terdekat dari sekolah. "Bayangkan kalau satu RT ada lima siswa miskin dan ada lima RT di dekat sekolah. Kuota 20 non-akademik sudah dipastikan habis," ujarnya. "Bagaimana dengan siswa miskin yang rumahnya lebih jauh dan mempunyai nilai yang lebih baik?"
Untuk PPDB SMA, waktu pendaftaran dibuka pada 6-10 Juni, kemudian seleksi 12-14 Juni, dan pengumuman 16 Juni 2017. Pendaftaran jalur non-akademik ke sekolah menengah kejuruan negeri dibuka pada 6-14 Juni sekaligus seleksi. Adapun pengumuman dilaksanakan pada 16 Juni.
IMAM HAMDI
