Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan DKI Memperluas Larangan Sepeda Motor di Jalur Protokol  

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Sejumlah pengendara sepeda motor menggunakan trotoar yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki saat di kawasan jalah MH. Thamrin, Jakarta, (30/09). Pemerintah DKI Jakarta akan meremajakan kawasan pedestrian seluas 8 Meter. Tempo/Amston Probel
Sejumlah pengendara sepeda motor menggunakan trotoar yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki saat di kawasan jalah MH. Thamrin, Jakarta, (30/09). Pemerintah DKI Jakarta akan meremajakan kawasan pedestrian seluas 8 Meter. Tempo/Amston Probel
Iklan

TEMPO.COJakarta - Pemerintah DKI Jakarta punya alasan untuk memperluas larangan sepeda motor masuk ke jalur protokol di Ibu Kota. 

Larangan sepeda motor di Jakarta sebelumnya berlaku di ruas Jalan MH Thamrin sampai Jalan Merdeka Barat sejak akhir 2014. Berselang empat bulan, kebijakan itu direvisi dan membuat sepeda motor dapat melintas di kedua ruas jalan pada pukul 23.00-05.00 WIB. Sebelumnya, kebijakan itu berlaku sepanjang hari.

Menurut Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta Priyanto, rencana memperluas area larangan sepeda motor muncul lantaran lalu lintas Ibu Kota semakin macet. Efeknya semakin parah di jalan yang juga menjadi lokasi proyek infrastruktur, seperti Jalan MT Haryono, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Baca juga: Pesan Berantai Pelarangan Sepeda Motor, Ahok: Itu Hoax 

Jalan MT Haryono menjadi lokasi pembangunan jalan layang di simpang Pancoran. Lalu proyek mass rapid transit di Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Jenderal Sudirman, sedangkan di Mampang sedang berlangsung pembangunan terowongan menuju Kuningan.

Tingkah pengendara sepeda motor yang kerap menyerobot trotoar juga menjadi pertimbangan rencana larangan itu. Priyanto mengatakan larangan itu bertujuan mengutamakan kenyamanan serta keselamatan pengendara dan pejalan kaki. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ihwal keselamatan, Dinas Perhubungan mencatat hingga akhir tahun lalu jumlah sepeda motor di Jakarta mencapai sekitar 15 juta unit. Sepeda motor juga menjadi kendaraan yang yang terlibat kecelakaan terbanyak. Tahun lalu, 5.626 unit sepeda motor terlibat kecelakaan. Minibus ada di urutan kedua, yakni 1.384 unit, dan truk 470 unit.

Baca juga: Pembatasan Sepeda Motor di Thamrin, Polisi Tetap Boleh Lewat?

Andrian Hasan Rauf, pengendara sepeda motor, menyetujui rencana larangan itu dengan syarat. Ia mengatakan transportasi umum, seperti Transjakarta, harus bisa menjamin waktu tempuh perjalanan. Sebab, menurut dia, sepeda motor dipilih lantaran pengendara bisa memperkirakan sendiri lama perjalanannya. “Sekarang, jalur Transjakarta saja belum sepenuhnya steril,” kata warga Kebayoran Lama itu. 

LINDA HAIRANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anies Baswedan Tegaskan Tak Ada Rencana ERP untuk Sepeda Motor

24 November 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau pedestrian di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa, 13 November 2018. TEMPO/Amston Probel TEMPO/Amston Probel
Anies Baswedan Tegaskan Tak Ada Rencana ERP untuk Sepeda Motor

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tak akan menerapkan sistem jalan berbayar alias electronic road pricing untuk motor.


Alasan BPTJ Ajukan Pembatasan Motor Bundaran HI-Bundaran Senayan

4 Desember 2017

Pengendara sepeda motor di kawasan TB.Simatupang, Jakarta, Rabu (3/2). Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia mengatakan, selama sarana transportasi belum baik kami tidak merekomendasikan pembatasan pengguna sepeda motor. TEMPO/Aditia Noviansyah
Alasan BPTJ Ajukan Pembatasan Motor Bundaran HI-Bundaran Senayan

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) merekomendasikan pemerintah DKI memperpanjang pembatasan motor di kawasan jalan protokol Ibukota.


Bantahan Anies Baswedan ke DPRD Soal Kontroversi Pembatasan Motor

17 November 2017

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengendarai motor listrik yang diproduksi Perusahaan Listrik Negara di Balai Kota DKI, 28 Oktober 2017. Tempo / Friski Riana
Bantahan Anies Baswedan ke DPRD Soal Kontroversi Pembatasan Motor

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bantah anggota DPRD DKI yang menyebutkan pencabutan pembatasan motor di Sudirman-Thamrin akan mengurangi estetika.


Pengamat Minta Kaji Ulang Pencabutan Pembatasan Motor di Thamrin

15 November 2017

Konvoi massa unjuk rasa 4 November melintasi Jalan Medan Merdeka Barat menggunakan sepeda motor di Jakarta Pusat, 4 November 2016. TEMPO/Yohanes
Pengamat Minta Kaji Ulang Pencabutan Pembatasan Motor di Thamrin

Kebijakan transportasi Anies-Sandi soal Jalan Sudirman - Thamrin mencabut pembatasan motor berbuntut perubahan kebijakan pemerintah.


Cabut Pembatasan Motor, Sandiaga: Tetap Tak Boleh Lewat Trotoar

8 November 2017

Pengendara sepeda motor melintas di antara kendaraan roda empat di Jalan MH Thamrin, Jakarta, 7 November 2017. Pembangunan trotoar kawasan Sudirman-Thamrin untuk menyambut ajang Asian Games 2018. TEMPO/Amston Probel
Cabut Pembatasan Motor, Sandiaga: Tetap Tak Boleh Lewat Trotoar

Biarpun pembatasan motor dicabut, Sandiaga mengatakan sepeda motor tetap tidak diperbolehkan melintasi trotoar dalam rancangan trotoar yang baru.


Soal Pembatasan Motor, Polda Metro Ikut Kata Gubernur DKI

8 November 2017

Pengendara sepeda motor melintasi Jalan MH Thamrin, yang menurut Perda dilarang dilintasi kendaraan beroda dua, di Jakarta, 7 November 2017. Rencana penghapusan larangan sepeda motor di jalan protokol merupakan bagian dari pembangunan trotoar kawasan Sudirman-Thamrin. TEMPO/Amston Probel
Soal Pembatasan Motor, Polda Metro Ikut Kata Gubernur DKI

Juru Bicara Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan masih menuggu arahan dari Gubernur DKI Anies Baswedan soal pembatasan motor.


Mau Hapus Pembatasan Motor, Anies Diminta Konsultasi Dulu

7 November 2017

Larangan Sepeda Motor Tuai Protes
Mau Hapus Pembatasan Motor, Anies Diminta Konsultasi Dulu

Ketua DPRD DKI menyarankan Anies Baswedan berkonsultasi lebih dulu sebelum memutuskan mencabut pembatasan motor di Jalan Sudirman-Thamrin.


Ketua DPRD DKI Tak Setuju Anies Hapus Larangan Motor, Kenapa?

7 November 2017

Perluasan Larangan Sepeda Motor Ditunda
Ketua DPRD DKI Tak Setuju Anies Hapus Larangan Motor, Kenapa?

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi tak setuju Anies cabut larangan sepeda motor di jalan protokol karena alasan ini.


Pembatasan Ditunda, Komunitas Pengguna Motor Batalkan Aksi Konvoi  

9 September 2017

Pengendara sepeda motor melintas di jalan HR Rasuna Said, Jakarta, 24 Agustus 2017. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan pelarangan kendaraan bermotor roda dua di Jalan Rasuna Said tidak jadi diberlakukan, namun pihaknya tengah mengkaji penerapan ganjil genap di kawasan tersebut. TEMPO/Eko Siswono Toyudo
Pembatasan Ditunda, Komunitas Pengguna Motor Batalkan Aksi Konvoi  

Komunitas pengguna sepeda motor membatalkan rencana aksi konvoi di jalan protokol DKI Jakarta dalam waktu dekat.


Djarot Tunda Pembatasan Sepeda Motor karena Kajian Belum Matang  

7 September 2017

Seorang pengendara sepeda berada di antara sejumlah kendaraan bermotor roda dua yang melintasi trotoar di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa (9/7). TEMPO/Aditia Noviansyah
Djarot Tunda Pembatasan Sepeda Motor karena Kajian Belum Matang  

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memanggil Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah untuk menunda uji coba pembatasan sepeda motor.