Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Operasi Bina Kependudukan di Pekojan Menjaring 35 Pendatang Baru

image-gnews
TEMPO/Zulkarnain
TEMPO/Zulkarnain
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta tahun ini tidak menggelar Operasi Yustisi untuk menjaring dan memulangkan pendatang baru. Pendatang dari luar Jakarta itu akan dipantau melalui program Bina Kependudukan (Biduk). "Dalam pekan ini akan dilakukan seluruh kelurahan di Jakarta Barat," kata Lurah Pekojan Tri Prasetyo Utomo saat melakukan operasi di Jalan Gedong Panjang, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, Selasa, 25 Juli 2017.

Program baru melalui instruksi Gubernur itu mendata pendatang baru yang memasuki Jakarta setelah Lebaran 2017. Sebanyak 35 pendatang baru didapati di Kelurahan Pekojan. "Kami mendatangi kos-kosan di RW 10, 11, dan 12 Kelurahan Pekojan." Tim yang ditugaskan untuk melaksanakan program ini adalah personel Satuan Polisi Pamong Praja, TNI, dan Polri.

Baca:
DKI Adakan Program Bina Kependudukan Bagi ...
Tempat-tempat Ini Jadi Sasaran Operasi Kependudukan

Sepuluh orang di antaranya memiliki surat mutasi dari daerah asal dan akan mengurus berkas persyaratan mendapatkan KTP Jakarta. Sebanyak 25 orang diminta secepatnya mengurus surat domisili sementara. Pengurusan dokumen itu itu tidak dipunggut biaya. “Gratis," kata Tri.

Beberapa pendatang baru keberatan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat pegawai kelurahan memintanya untuk pendataan. Kartu identitas itu akan dikembalikan melalui ketua RT setelah yang bersangkutan mengurus kartu domisili sementara.

Baca juga:
Mayat Remaja Ditemukan Tewas Terbakar di Tempat Pembuangan Sampah
DKI Minta PLN Beri Kelonggaran Pembayaran Listrik Sekolah

Scroll Untuk Melanjutkan

Ayu, pendatang baru dari Rembang, Jawa Tengah, adalah salah satu yang menolak menyerahkan KTP. Alasannya, ia dalam proses penceraian. “Kalau yang diminta KTP asli bisa repot.” Ia berjanji menyerahkan salinan KTP-nya kepada Ketua RT.

Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengatakan Bina Kependudukan dilakukan melalui pendataan pendatang baru. Pemerintah DKI akan memberikan KTP bagi mereka dengan beberapa persyaratan seperti memiliki surat mutasi dari daerah asal, memiliki tempat tinggal, dan pekerjaan. Jika syarat terpenuhi, mereka akan diberi kemudahan perizinan mendapatkan KTP.

Djarot meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar terus memantau warga pendatang baru. "Dipantau dengan melibatkan RT, RW, dan kelurahan." Jumlah pendatang baru ke Ibu Kota yang tercatat, kata Gubernur, sekitar 100 ribu orang. Angka itu masih bisa bertambah. Pada tahun lalu, tercatat 140 ribu pendatang memasuki Jakarta.


IRSYAN HASYIM 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


CSIS Tanggapi Pemikiran Cak Imin, Gibran dan Mahfud Md: Urbanisasi Itu Keniscayaan, Jangan Dilarang

23 Januari 2024

Ketiga Cawapres dari kiri Mahfud MD, Muhaimin Iskandar dan Gibran Rakabuming Raka saat mengikuti debat Cawapres keempat di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat kali ini bertema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. TEMPO/ Febri Angga Palguna
CSIS Tanggapi Pemikiran Cak Imin, Gibran dan Mahfud Md: Urbanisasi Itu Keniscayaan, Jangan Dilarang

Peneliti CSIS mengkritik pemikiran Cak Imin, Gibran, dan Mahfud Md mengenai urbanisasi dalam debat Cawapres.


Janji Cak Imin Kucurkan Dana Desa Rp 5 M untuk Tekan Laju Urbanisasi

21 Januari 2024

Calon wakil presiden Indonesia, Muhaimin Iskandar memberikan pidato politik dalam acara deklarasi dukungan yang dilakukan oleh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (KB HMI) di Jakarta, Rabu, 27 Desember 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Janji Cak Imin Kucurkan Dana Desa Rp 5 M untuk Tekan Laju Urbanisasi

Jika terpilih, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berjanji akan menaikkan dana desa untuk menekan laju urbanisasi.


Pakar UGM Paparkan Tantangan Pembangunan dan Potensi Urbanisasi IKN Nusantara

26 Oktober 2023

Rancangan botanical garden di ibu kota baru. PUPR/ik.go.id
Pakar UGM Paparkan Tantangan Pembangunan dan Potensi Urbanisasi IKN Nusantara

Pengembangan konsep smart city di IKN Nusantara seharusnya layak huni dan cerdas bagi masyarakatnya.


Mahasiswa UI Gagas Kota Vertikal Terintegrasi untuk Cegah Potensi Urbanisasi IKN Nusantara

19 Oktober 2023

Lima mahasiswa UI yang menggagas UNGRAVITY. Dok. UI
Mahasiswa UI Gagas Kota Vertikal Terintegrasi untuk Cegah Potensi Urbanisasi IKN Nusantara

Proyek ini berupa konsep kota vertikal untuk menangani potensi urbanisasi setelah pindahnya pusat pemerintahan ke IKN Nusantara.


Asal-usul Hari Arsitektur Sedunia

2 Oktober 2023

Arsitektur kelas dunia, Jorge Luis Veliz Quintana dan Ulises Del Llano, bekerja sama membuat konsep rumah mewah untuk bintang Inter Miami Lionel Messi yang diberi nama Messi Mansion in Miami. Instagram
Asal-usul Hari Arsitektur Sedunia

World Architecture Day atau Hari Arsitektur Sedunia diperingati tiap tahun pada Senin pekan awal Oktober


80 Persen Pendatang Baru di Jakarta Berpendidikan SLTA ke Bawah

18 April 2023

Sejumlah pemudik menunggu keberangkatan bus di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Selasa, 18 April 2023. Pemudik yang akan menuju kampung halamannya mulai memadati Terminal Kampung Rambutan pada H-4 menjelang hari raya Idul Fitri 1444 H. Diperkirakan puncak arus mudik di Terminal Kampung Rambutan akan terjadi pada 19 April. TEMPO/M Taufan Rengganis
80 Persen Pendatang Baru di Jakarta Berpendidikan SLTA ke Bawah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menyatakan 80 persen pendatang baru ke Ibu Kota berpendidikan SLTA ke bawah


Ketua RW Sebar Edaran Minta THR ke Warga, Pemkot Jakarta Barat Minta Surat Dicabut

11 April 2023

Ilustrasi Tunjangan Hari Raya (THR). Foto : humasprovkaltara
Ketua RW Sebar Edaran Minta THR ke Warga, Pemkot Jakarta Barat Minta Surat Dicabut

Ketua RW 07 Kelurahan Keagungan telah membuat surat pernyataan berisi pencabutan surat edaran permohonan THR dari warganya.


Bedah Rumah Kembali Bergulir, Pemkot Jakbar: Per Rumah Dapat Rp 50 Juta

17 Januari 2023

Sejumlah pekerja sedang melakukan bedah rumah, di Jalan Cilincing Lama I RT 13 RW 03, Jakarta, 7 Juli 2017. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI melaksanakan program bedah rumah bagi warga tidak mampu, dengan mekanisme pembiayaan dari perusahaan swasta melalui program CSR. TEMPO/Imam Sukamto
Bedah Rumah Kembali Bergulir, Pemkot Jakbar: Per Rumah Dapat Rp 50 Juta

Pemerintah Kota Jakarta Barat melakukan bedah rumah sedikitnya 136 milik warga berpenghasilan rendah


Pengusaha Diminta Bayar Karyawan sesuai UMP, Jakbar: Sila Warga Mengadu

30 November 2022

Sejumlah karyawan perkantoran menyeberangi pelican crossing saat jam masuk kerja di Jakarta, Rabu, 13 Juli 2022. PTUN membatalkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 dari Rp4.641.854, dikembalikan menjadi Rp4.573.8454 sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Pengusaha Diminta Bayar Karyawan sesuai UMP, Jakbar: Sila Warga Mengadu

Jakarta Barat mengingatkan seluruh pengusaha di wilayah tersebut untuk menggaji karyawan sesuai batas Upah Minimum Provinsi (UMP).


Cerita PKL Kota Tua Jakarta Senang Raih Untung setelah Pindah ke Gedung Kantor Pos

21 November 2022

Warga berjalan di jalur pedestrian di kawasan Kota Tua, Jakarta, Ahad, 11 September 2022. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan revitalisasi kawasan Kota Tua dengan menata trotoar untuk pejalan kaki lengkap dengan guiding block dan jalur pesepeda. TEMPO/M Taufan Rengganis
Cerita PKL Kota Tua Jakarta Senang Raih Untung setelah Pindah ke Gedung Kantor Pos

Para pedagang kaki lima (PKL) mengaku meraih keuntungan setelah pindah ke gedung Kantor Pos Indonesia di Kota Tua, Jakarta Barat.