TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan badan usaha milik daerah (BUMD) berperan sebagai salah satu kunci pengendali inflasi yang baik di Jakarta. Untuk itu, kata Djarot, BUMD harus berkoordinasi, berkomunikasi, dan kerja sama antardaerah lain dalam pengendalian inflasi, termasuk pengendalian harga pangan.
"Harus komitmen bersinergi dan mengoptimalkan BUMD, dengan catatan BUMD harus diisi orang-orang profesional. Tidak boleh sembarangan, harus profesional," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Kamis, 27 Juli 2017.
Baca: BPS: DKI Inflasi 0,49 Persen Menjelang Ramadan
Menurut Djarot, jika diisi kalangan profesional, BUMD mampu bersaing dengan perusahaan swasta. Dengan begitu, setiap daerah, bisa mengendalikan inflasi sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo.
Setidaknya, kata Djarot, tingkat inflasi daerah bisa di bawah tingkat inflasi nasional, yaitu di bawah 3 persen. Inflasi indeks harga konsumen di DKI Jakarta pada Juni 2017 sebesar 0,46 persen, lebih rendah dari inflasi nasional, 0,69 persen.
"Dengan cara seperti itu, suku bunga bank juga akan ikut rendah dengan kepastian harga sehingga investasi akan masuk di Indonesia. Dan itu akan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia secara makro," ujarnya.
Menurut Djarot, keberhasilan pemerintah DKI Jakarta mengendalikan inflasi menjadi poin penting atas penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah terbaik untuk kawasan Pulau Jawa. Salah satu faktor pengendali inflasi adalah karena adanya optimalisasi dan sinergi peran BUMD, terutama di bidang pangan.
Selain itu, Djarot menuturkan penekanan inflasi dipengaruhi adanya mesin penyimpanan kebutuhan pokok petani, yaitu mesin controlled atmosphere storage (CAS) di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.
Baca juga: Puasa dan Lebaran, BPS: Inflasi Juni Sentuh 0,69 Persen
Dengan adanya mesin penyimpanan tersebut, bahan pokok bisa disimpan dalam jangka waktu cukup panjang. “Sehingga ketersediaannya tetap terjaga,” ucapnya.
LARISSA HUDA
