TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sempat menyampaikan pesimisme mengenai rencana pemindahan ibu kota negara kepada Presiden Joko Widodo. Pandangan itu Djarot sampaikan saat mendampingi Presiden dalam acara Lebaran Betawi di Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan, Jakarta Selatan, Ahad, 30 Juli 2017.
"Memindahkan ibu kota tidak gampang. Bukan hal yang sederhana. Kalau saya, sebaiknya, ya, kita kembangkan Jakarta supaya layak menjadi ibu kota negara," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Senin, 31 Juli.
Baca: Lebaran Betawi, Djarot Tak Yakin Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara
Djarot tidak menampik Jakarta masih menghadapi berbagai persoalan, salah satunya kemacetan. Namun, kata Djarot, ada cara yang bisa dilakukan, seperti mengembangkan sektor transportasi publik. Saat ini, kata Djarot, program pengembangan sektor transportasi publik masih terus berlanjut.
Menurut Djarot, pengembangan sektor transportasi publik sudah berjalan, bahkan mencapai 50-60 persen. Jika diteruskan, kata dia, kemacetan di Ibu Kota akan terus berkurang. Selain itu, Djarot menuturkan perlu ada jalan berbayar lewat elektronik road pricing (ERP) untuk mengurai kemacetan.
Baca: Kemenkeu Setujui Anggaran Kajian Pemindahan Ibu Kota Rp 7 Miliar
"Selain itu, perlu ada integrasi antarsistem transportasi antara Commuter Line, Transjakarta, LRT, dan MRT. Itu perintah Presiden," ucapnya.
Menurut Djarot, integrasi tersebut tidak hanya dilakukan di Jakarta, tapi juga di kawasan sekitar, yang jadi penyangga Ibu Kota. Djarot menuturkan Jakarta sudah bukan kota metropolitan, tapi megapolitan. Sehingga sistem integrasi ke kota penyangga Ibu Kota sudah menjadi keniscayaan.
Baca: Wacana Pemindahan Ibu Kota, Anies Baswedan: Masih Ada 'I' di DKI
"Saya pikir, kalau kita konsisten seperti ini, menurut saya, buat apa ibu kota negara dipindah," tuturnya.
Adapun rencana pemindahan ibu kota sudah digadang-gadang pemerintah pusat beberapa waktu terakhir. Pemerintah pusat masih mengkaji rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah lain. Pemindahan pusat administrasi pemerintahan ditargetkan mulai pada 2018 atau 2019.
LARISSA HUDA
