TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan akan tetap memberikan sanksi tegas kepada penghuni rumah susun ( rusun ) sederhana sewa yang menunggak. "Mereka yang menunggak dan dengan sengaja enggak mau bayar, ya sudah, silakan keluar," kata Djarot di Balai Kota DKI, Senin, 14 Agustus 2017.
Djarot mengatakan, para penunggak rusun akan diberikan surat peringatan pertama hingga ketiga secara bertahap. Jika tak mau membayar, Djarot meminta mereka agar mencari rumah kontrakan yang lebih murah harga sewanya.
Baca: Jauh dari Rusun Jadi Alasan Penghuni Menunggak Biaya Sewa
Menurut dia, para penghuni rusun tidak bisa selalu mengharapkan gratisan dari pemerintah. "Hidup itu kan juga harus berjuang. Enggak bisa semuanya gratisan," kata dia.
Djarot menuturkan, pemberian sanksi tegas itu juga menjadi pembelajaran bagi penghuni rusun lainnya bahwa hidup di Jakarta itu penuh perjuangan. Ia meminta agar mereka bekerja dan berusaha ketimbang hanya mengeluh kemudian menyerah pada nasibnya.
"Beli pulsa bisa, beli bensin bisa, beli rokok bisa, masa kewajiban untuk membayar uang sewa iuran untuk merawat dan memfungsikan rumah susun enggak mampu," ujarnya.
Menurut Djarot, pemerintah hanya akan membantu penunggak rusun yang benar-benar tak mampu, seperti kaum duafa. Bantuannya bisa diberika secara penuh atau melalui angsuran. Jika mereka sakit-sakitan, sudah tua, dan tidak bisa bekerja, pemerintah akan memindahkan mereka ke panti-panti di DKI.
Baca: Menunggak Rp 31,7 Miliar, Penghuni Rusunawa Diberi Pelatihan
"Prinsip pemerintah, kami tidak akan menelantarkan warga. Kami akan rawat. Panti juga gratis," kata Djarot.
Tunggakan rusun di 23 lokasi di DKI mencapai Rp 31,7 miliar. Setidaknya, ada 9.522 unit yang menunggak, terdiri atas 6.514 warga relokasi dan 3.008 warga umum. Jumlah tunggakan itu terus melonjak. Maret lalu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencatat tunggakan Rp 1,37 miliar. Hingga akhir Juni lalu, tunggakan melonjak hampir 20 kali lipat.
FRISKI RIANA
