Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Djarot Tak Lagi Ngotot Soal Sertifikat Monas, Ini Pertimbangannya

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bertemu dengan Gubernur Banten Wahidin Halim (berpeci) dan Bupati TangerangAhmed Zaki Iskandarmembahas 16 pokok perjanjian kerja sama antar provinsi di Balai Kota, 23 Agustus 2017. TEMPO/Larissa
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bertemu dengan Gubernur Banten Wahidin Halim (berpeci) dan Bupati TangerangAhmed Zaki Iskandarmembahas 16 pokok perjanjian kerja sama antar provinsi di Balai Kota, 23 Agustus 2017. TEMPO/Larissa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tak lagi ngotot soal sertifikasi lahan kawasan Monas atau Monumen Nasional. Djarot mengatakan tak mempermasalahkan pihak mana yang menguasai sertifikat Monas, apakah Pemerintah DKI Jakarta atau Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sekretariat Negara.   

Menurut Djarot, baik Sekretariat Negara dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sama - sama aparatur negara. "Setneg dan Pemerintah DKI Jakarta sama-sama negara," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2017.

Baca juga:
Gubernur Djarot: Sertifikat Monas Dibutuhkan Pemprov DKI
Soal Sertifikasi Monas, Berikut Pendapat Jusuf Kalla

Djarot mengatakan Pemerintah DKI Jakarta tak menginginkan hak kepemilikan. Karena itu, Djarot mempermasalahkan pihak mana yang memiliki sertifikat Monas. Bagi Djarot, Pemerintah DKI Jakarta hanya ingin agar kawasan Monas terpelihara. “Kami hanya fokus untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan,” ucapnya.  

Rabu lalu, 23 Agustus 2017, Djarot masih ngotot agar sertifikat Monas diberikan ke Pemerintah DKI Jakarta. Sertifikat tersebut, kata Djarot bisa dijadikan sebagai tanda bahwa lahan tersebut adalah aset milik pemerintah DKI.

Baca juga:
Alasan Setneg Belum Serahkan Sertifikat Monas ke Pemerintah DKI
Selesai Diperbaiki, Air Mancur di Monas Siap Bergoyang

Menurut Djarot, Pemprov DKI Jakarta merupakan bagian dan manifestasi dari sebuah negara. Dengan begitu, Pemprov DKI Jakarta boleh mengelola dan merawat monumen yang dibangun pada era Soekarno itu. Nantinya, pembiayaannya bisa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Kalau itu masuk atas nama pemerintah pusat lewat sekretariat negara, pemerintah provinsi enggak bisa anggarkan dong," ujar Djarot di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 23 Agustus 2017.

Baca juga:
Bendera Pusaka Disimpan dalam Kaca Antipeluru di Monas
Sejumlah Tokoh Bergotong-royong Hidupkan Air Mancur di Monas

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Apalagi, kata dia, banyak aset sekretariat negara yang sudah mulai rusak karena tidak dirawat denga baik. Salah satu aset sekretariat negara yang tidak terawat adalah Gedung Pola yang berada di Jalan Proklamasi No 1. Gedung itu merupakan satu dari peninggalan sejarah bangsa Indonesia.

Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa Sekretariat Negara akan memberikan sertifikat kepada Pemerintah DKI Jakarta dengan catatan pemanfaatan Monumen Nasional tetap berkordinasi dengan Sekretaris Negara. "Untuk pembiayaan perbaikan, perawatan kawasan Monas itu kami. Tapi pemanfaatannya tetap kordinasi sama Setneg," ucap Djarot.

Baca juga:
Djarot Akan Bangun Trotoar Lebar dari Ratu Plaza Hingga Monas
Dana Patungan Rp 400 Juta Hidupkan Air Mancur di Monas

Awalnya, sertifikat kawasan Monumen Nasional akan diberikan berbarengan dengan penyerahan sertifikat untuk 17 kawasan yang ada di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo pada Ahad, 20 Agustus 2017. Namun, untuk sertifikasi Monumen Nasional tidak jadi diberikan karena masih ada tarik ulur antara Sekretariat Negara dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun turut berpendapat bahwa bahwa Monumen Nasional bukan monumen Jakarta namun monumen Indonesia secara Nasional.

Djarot mengatakan Pemerintah DKI telah menggangarkan dana perawatan setiap tahun untuk Monumen Nasional sekaligus telah memiliki Unit Pengelolaan Kawasan (UPK) Monas. "Kami fokus pada pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan Monas sebagai destinasi wisata edukatif," kata Djarot.

M. YUSUF MANURUNG | LARISSA HUDA | AMIRULLAH SUHADA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


70 Tahun Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Tokoh Lahir dari GMNI Mulai Megawati hingga Ganjar Pranowo

5 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2, Ganjar Pranowo menyampaikan pidato kebangsaan dalam acara Sarasehan Eksponen Alumni dan Aktivis GMNI di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Desember 2023. Ganjar Pranowo menerima deklarasi dukungan pada Pilpres 2024 dari eksponen alumni dan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dalam acara sarasehan nasional sebagai Pejuang-Pemikir Pemikir-Pejuang. TEMPO/M Taufan Rengganis
70 Tahun Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Tokoh Lahir dari GMNI Mulai Megawati hingga Ganjar Pranowo

70 tahun lalu Kongres I GMNI diadakan di Surabaya pada 23 Maret 1954. Megawati, Siswono Yudo Husodo hingga Ganjar Pranowo lahir dari GMNI.


Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

22 hari lalu

Ilustrasi kereta MRT (Mass Rapid Transit) di Jakarta, Indonesia.
Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?


Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

41 hari lalu

Petugas mengamati mesin pengolah sampah di TPS3R Ciracas setelah diresmikan Pj Gubernur Heru Budi Hartono di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Pada 2023, Pemprov DKI Jakarta telah membangun tujuh titik TPS3R dengan fasilitas mesin pengolah sampah yang diharapkan dapat menurunkan jumlah volume sampah di TPA Bantar Gebang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.


Top 3 Metro: Laporan Dana Kampanye, Camat di Bekasi Bloon Bila Mau Pamer Jersey 02 Karena Motif Politik

15 Januari 2024

Foto Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad dan beberapa ASN Kota Bekasi pamer jersey nomor dua di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jumat, 29 Desember 2023. Foto: Istimewa
Top 3 Metro: Laporan Dana Kampanye, Camat di Bekasi Bloon Bila Mau Pamer Jersey 02 Karena Motif Politik

Tiga berita Top 3 Metro tentang laporan awal dana kampanye di DKI Jakarta hingga sejumlah kasus tagihan pelanggan PLN.


Caleg DPD Sylviana Murni dan Istri Djarot Saiful Hidayat, Pemilik Dana Kampanye Terbesar di Dapil DKI

14 Januari 2024

Istri Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Happy Farida, usai pengukuhan sebagai Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Daerah DKI di Balai Kota DKI, 14 Agustus 2017. Friski Riana
Caleg DPD Sylviana Murni dan Istri Djarot Saiful Hidayat, Pemilik Dana Kampanye Terbesar di Dapil DKI

Anggota DPD dari DKI Jakarta, Sylviana Murni dan istri dari mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Happy Djarot jadi pemilik dana kampanye terbesar.


PDIP Sebut Prabowo-Gibran Neo-Orba, Gerindra: Kalau Positif, Mungkin Saja

5 November 2023

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memegang palu sidang usai dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Juli 2023. Habiburokhman yang merupakan Anggota Fraksi Gerindra dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Desmond J Mahesa, yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. TEMPO/M Taufan Rengganis
PDIP Sebut Prabowo-Gibran Neo-Orba, Gerindra: Kalau Positif, Mungkin Saja

Ihwal tudingan Prabowo-Gibran adalah pasangan Neo-Orba, Habiburokhman Gerindra mengatakan memiliki sikap politik untuk menolak kampanye negatif.


Puan Maharani Berkicau di X, Singgung Kawan Lama Jadi Lawan Baru

4 November 2023

Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan pidato pada acara deklarasi Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Jateng di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 4 November 2023. Deklarasi yang dihadiri ribuan masyarakat dari berbagai kalangan seperti relawan kader, simpatisan partai, akademisi, advokat, seniman, budayawan, nelayan, petani, buruh, hingga generasi milenial itu untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Wawan Hadi
Puan Maharani Berkicau di X, Singgung Kawan Lama Jadi Lawan Baru

Puan Maharani menyinggung tentang kawan lama yang menjadi lawan baru. Gibran Rakabuming Raka?


Respons Elite PDIP Terhadap Manuver Jokowi dan Gibran, Apa Kata Hasto Kristiyanto dan Masinton Pasaribu?

2 November 2023

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat mengikuti kampanye akbar di Parkir Timur, Komplek GBK Senayan, Jakarta, 31 Maret 2019. Ia meminta kader-kader partainya mengkampanyekan tiga kartu besutan capres Jokowi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Elite PDIP Terhadap Manuver Jokowi dan Gibran, Apa Kata Hasto Kristiyanto dan Masinton Pasaribu?

Hasto Kristiyanto, Masinton Pasaribu, Adian Napitulu, Djarot Saiful Hidayat mengomentari manuver Jokowi dan Gibran. Ini kata mereka.


Djarot Saiful Klaim PDIP di Garis Terdepan Menolak Politik Dinasti

31 Oktober 2023

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) didampingi Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat (kiri) memberikan pengarahan kepada peserta pelatihan juru kampanye (jurkam) partai tingkat nasional dalam menghadapi Pemilu 2024 di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu 5 Agustus 2023. Pelatihan tersebut diikuti 100 peserta yang berasal dari utusan DPD serta utusan sayap dan badan partai, guna memenangkan Pilpres dan Pileg 2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Djarot Saiful Klaim PDIP di Garis Terdepan Menolak Politik Dinasti

PDIP, kata Djarot, membatasi kadernya untuk menjadi pejabat publik maksimal tiga orang untuk setiap keluarga.


Tanggapi Jokowi Bertemu 3 Capres, Djarot PDIP Harap Instrumen Kekuasaan Tak Digunakan Memihak Satu Kandidat

30 Oktober 2023

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayatullah di kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Oktober 2023.
Tanggapi Jokowi Bertemu 3 Capres, Djarot PDIP Harap Instrumen Kekuasaan Tak Digunakan Memihak Satu Kandidat

Djarot PDIP meyakini Jokowi akan berdiri di atas semua dan tidak memihak salah satu kandidat.