Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warga Jakarta Utara Tuntut Akses Masuk Gratis ke Pantai Ancol  

image-gnews
Pantai Beach Pool di kawasan timur Ancol terlihat lebih ramai dan penuh pengunjung dibanding Pantai Indah di bagian barat. 1 September, 2017. TEMPO/NAFI
Pantai Beach Pool di kawasan timur Ancol terlihat lebih ramai dan penuh pengunjung dibanding Pantai Indah di bagian barat. 1 September, 2017. TEMPO/NAFI
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan orang dari Massa Gerakan Rakyat Jakarta Utara (GRJU) menggelar demonstrasi di Pintu Barat, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 14 September 2017. Mereka menuntut pengelola Ancol, PT Pembangunan Jaya Ancol, mengembalikan akses warga Jakarta Utara untuk bisa memasuki kawasan Pantai Ancol.

"Apa hak mereka (TIJ Ancol) menutup hak publik?" kata koordinator lapangan GRJU, Danus Al Batawi, di hadapan puluhan anggotanya. Menurut Danus, dulunya kawasan Ancol terbuka bagi warga sekitar.

Baca: Pengadilan Tolak Gugatan Gratis Masuk Pantai Ancol

Namun, kata Danus, berangsur-angsur akses masuk warga ditutup. “Masyarakat Jakarta Utara hanya dapat masuk melalui pintu masuk barat dan timur serta wajib membayar tarif masuk,” kata Danus.

Sebagai warga asli Jakarta Utara, ujar Danus, anak-anak muda sekarang tidak lagi bisa menikmati Pantai Ancol seperti saat masa kecil dia. Menurut Danus, pengelola merasa sebagai pemilik sah dari Ancol dan dengan seenaknya meminta warga untuk membayar.

"Pantai dibilang milik dia. Emang pantai bapak moyang lu?" ujar Danus. Selain itu, Danus menambahkan, masyarakat menuntut pengelola Ancol untuk mematuhi regulasi yang mengatur transparansi pengelolaan dana corporate sosial responsibility (CSR) dan pelibatan warga Jakarta Utara dalam pengembangan kawasan wisata Ancol.

"Mana warga Ancol dan warga Priok yang dapat CSR dari Ancol?" kata Danus. Mereka menuntut alokasi dana CSR Ancol nantinya didampingi oleh 12 orang perwakilan tokoh dari Jakarta Utara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, pada 23 Juli 2017, mereka berusaha menemui manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol dengan tuntutan serupa. Namun, GRJU menganggap pihak manajemen tidak menanggapi tuntutan mereka.

Kepala Komunikasi Korporat PT Pembangunan Jaya Ancol Rika Lestari mengatakan informasi pengelolaan keuangan tahunan PT Pembangunan Jaya Ancol dapat diakses publik secara terbuka. "Bisa diakses di laman Ancol.com," kata Rika kepada Tempo, Kamis, 14 September. 

Rika  menyebutkan tuntutan dari GRJU sedang dirangkum dan akan dilaporkan ke pemegang saham terbesar, yakni pemerintah daerah DKI Jakarta. "Lebih lanjut, pekan depan kami akan berdialog kembali," kata Rika.

Baca juga: Pengadilan Tolak Gugatan Gratis Masuk Pantai Ancol

Mengenai dana CSR, Rika mengatakan baik CSR maupun kegiatan finansial lain dari Ancol setiap tahun dilaporkan secara terbuka kepada publik. “Laporan keuangan tahunan ini dapat diakses melalui laman www.ancol.com,” ujarnya.

MUHAMMAD NAFI'

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

5 hari lalu

Logo Google. REUTERS
Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

Dalam beberapa bulan terakhir Google telah melakukan PHK sebanyak 3 kali, kali ini berdampak pada 28 karyawan yang melakukan aksi protes.


Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

5 hari lalu

Eks Danjen Kopassus Soenarko memberi keterangan di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, soal kedatangannya jelang aksi demonstrasi pada hari ini, Jumat, 19 April 2024, terkait gugatan Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi.  TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

Din Syamsuddin dan eks Danjen Kopassus, Soenarko, turut hadir di unjuk rasa jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024


Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

5 hari lalu

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024, Jumat, 19 April 2024. Foto: Dok. Polisi
Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024.


Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

5 hari lalu

Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat arah Harmoni dan Balai Kota mulai ditutup, pada Jumat pagi, 19 April 2024, imbas dilakukan jelang aksi demonstasi di Mahkamah Konstitusi perihal putusan sengketa Pilpres 2024. TEMPO/ Advist Khoirunikmah.
Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Polisi mulai menutup Jalan Medan Merdeka Barat menyusul rencana demonstrasi jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).


Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

5 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

Komandan Tim Kampanye Nasional bidang relawan Haris Rusli Moti menyatakan, Prabowo meminta penghentian aksi damai di depan gedung MK


63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

13 hari lalu

Bank DKI. Instagram/@bank.dki
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

34 hari lalu

Suasana di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024, Kamis, 21 Maret 2024. Pembatas di Jalan Imam Bonjol yang mengarah ke Gedung KPU sudah dibuka pukul 14.25 WIB. TEMPO/Defara
Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

Begini suasana di kawasan Gedung KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024.


Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

34 hari lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla (kiri) didampingi tokoh muslim Indonesia, Din Syamsuddin saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa yang terdiri dari Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla, tokoh muslim Indonesia Din Syamsuddin, pendeta Kristen Sherphard Supit dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh penggerak aksi unjuk rasa menolak pemilu curang


Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

35 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

Refly Harun mendesak massa untuk menolak hasil Pemilu 2024.


16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

35 hari lalu

Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com
16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

Menurut Humas Polres Metro Jakarta Pusat, aksi demonstrasi di DPR semalam berujung anarkis.