TEMPO Interaktif, Jakarta:United Nation Development Program (UNDP) sudah menyiapkan dana sebesar US$ 100 ribu, sekitar Rp 900 juta, untuk program masalah-masalah lingkungan di DKI Jakarta. Program ini akan mulai dilaksanakan pertengahan Februari mendatang. Dan, Dikerjakan bekerjasama dengan DPRD DKI, kata Kisham Koday, kepala UNDP Jakarta, dalam keterangan pers bersama DPRD DKI di Gedung Dewan, Jakarta, Jumat (17/1). Selain UNDP, perusahaan internasional General Electric juga siap membantu dana sebesar US$ 25 ribu untuk mendukung program-program itu. Menurut anggota DPRD DKI dari Fraksi PAN, Tjuk Sudono, yang menjadi pimpinan dalam kerjasama DPRD DKI-UNDP itu, program-program lingkungan yang akan dilakukan merupakan program DPRD DKI. UNDP dan GE hanya bersifat membantu pendanaan. Namun Tjuk belum dapat menjelaskan apa bentuk-bentuk program yang akan dilakukan dengan dukungan dana itu. Kami masih akan membahasnya dengan seluruh anggota Dewan mengenai program yang akan dilakukan, jelasnya. Kerjasama antara DPRD DKI dan UNDP, kata Tjuk, lahir setelah Jakarta dilanda banjir awal tahun lalu. Saat itu Dewan menilai perlu adanya bantuan untuk mengatasi permasalahan lingkungan seperti banjir dan sampah. Program-program untuk mengatasi permasalah lingkungan ini rencananya akan dimulai di empat kecamatan di DKI sebagai pilot project. Antara lain di Kecamatan Tanah Abang, Sawah Besar, Johar Baru dan Cempaka Baru. Lokasi ini dipilih karena tingkat tantangannya tinggi dan kawasan yang rentan terhadap bencana alam dan lingkungan, kata Wakil Ketua DPRD Chudlary SyafiI Hadzani. Menurut dia, wadah kerjasama ini juga merupakan sinergi dalam membahas manajemen perkotaan di DKI. Menurut dia, kegiatan ini tidak akan berbenturan dengan program yang dilakukan Pemda DKI. Karena Pemda kan menggunakan dana APBD. Kalau kegiatan ini dalam rangka peningkatan kepedulian DPRD, ujar Chudlary. Kerjasama ini, menurut Tjuk, sudah dimulai sejak penandatanganan MOU pada Juni 2002. Kerjasama juga sudah melalui proses persetujuan di antaranya, dari Bappenas pada Agustus 2002 dan Setneg pada Desember 2002. (Dimas Adityo - TNR)