TEMPO Interaktif, Jakarta:Subiakto Tjakrawerdaya mengaku pihaknya, yaitu Koperasi Pegawai Negeri Departemen Koperasi (KPDK), membeli tanah milik Bambang Triatmojo senilai Rp 10 miliar. Tapi, seusai bersaksi dalam kasus mark up dana Bulog Polda Metro Jaya, Kamis (17/1) siang, Subiakto tidak menjawab mengapa harga pasar hanya Rp 1,8 miliar. Saat ini mantan kepala Bulog, Bustanil Arifin, menjadi tersangka kasus yang dimulai dengan pembelian tanah Rp 10 miliar, untuk harga pasar sekitar Rp 1,8 miliar, untuk tanah seluas 4003 meter persegi. Subiakto, yang saat itu mengenakan setelan safari warna abu-abu, tidak mau berkomentar soal pernyataan Bustanil yang mengatakan bahwa uang tersebut dikeluarkan karena ada proposal dari Subiakto. “Saya tidak mau mendahului penyidik, saya sudah jelaskan semuanya ke penyidik,” katanya dengan nada ketus. Dalam pemeriksaan, Subiakto mendapat 15 pertanyaan oleh penyidik dan sudah menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan pembelian tanah kepada penyidik. Subiakto juga mengatakan, “Saya cuma saksi.” Saat dipanggil atau datang sendiri, Subijakto menjawab terkesan ragu-ragu. “Dipanggillah. Datang sendiri juga nggak ada bedanya. Kemarin polisi bilangnya apa,” katanya dengan sedikit bingung. Subiakto, yang diperiksa sejak pukul 8.00 WIB, keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 12.20 WIB. Mantan pejabat orde baru tersebut lebih banyak diam dan lebih banyak mengatakan “Nanti saja” ketika ditanya wartawan. Ia juga mengatakan, “Saya dipanggil untuk menjelaskan kepada polisi bukan kepada publik.” Setelah tanya jawab dengan wartawan tersebut Subijakto segera memasuki mobilnya Volvo warna hitam dan meninggalkan kerumunan wartawan yang masih penasaran. Subiakto sudah pernah diperiksa empat bulan yang lalu, juga sebagai saksi. Kasus yang melibatkan Subiakto berawal pada 1990, saat Bustanil mengeluarkan Rp 10 miliar untuk pengembangan usaha. Waktu itu ia mengeluarkan Surat Keputusan Kabulog No Kep.68A/KA/02/1990 tentang pemberian bantuan keuangan kepada KPDK. Surat ini, diperkirakan palsu. Bantuan itu diterima oleh Ketua Umum KPDK saat itu Subiakto Tjakrawedaya dengan pengurus JB Ismartono (Ketua I), Mahmudi (Ketua II), Fadjar Sofyar (Sekeretaris), dan Tuti Muljati (Bendahara). Uang Rp 10 miliar itu kemudian diinvestasikan dengan membelikan tanah seluas 4.003 meter persegi di Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Kemudian tanah itu dijual lagi oleh pengurus KPDK periode 2000/2001 yang diketuai Drs. Burhanuddin R MA kepada Fadjri Setiawan seharga Rp 14,8 miliar pada tahun 2000. Dari hasil rapat anggota tahunan (RAT) 2000 diputuskan untuk membagi keuntungan KPDK sebesar Rp 12,2 miliar kepada sekitar 1.400 anggota. Masing-masing anggota menerima bagian antara Rp 352 ribu hingga Rp 9,652 juta. Sebagian anggota ada yang tidak mau menerima uang tersebut karena merasa tidak jelas asalnya. Kemudian datanglah laporan masyarakat ke Polda tanggal 27 Juli 2001.(Sam Cahyadi-Tempo News Room)