TEMPO Interaktif, Jakarta:Tim Advokasi Anti-penyiksaan Selasa (22/7) akan membacakan berkas gugatan kepada Presiden, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim meminta Presiden bertanggungjawab atas maraknya praktek kekerasan kepolisian dalam proses penyelidikan."Sekitar 83 persen proses penyelidikan polisi diwarnai kekerasan," kata anggota Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Alghiffari ketika dihubungi (22/7). Kesimpulan diperoleh tim melalui survei terhadap 300 bekas narapidana di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi sejak awal tahun lalu. Penelitian serupa juga pernah mereka lakukan pada tahun 2005. Hasilnya sama, katanya. Alghiffari menjelaskan, gugatan itu telah didaftarkan sejak tanggal 1 Juli lalu, tepat pada saat hari jadi Kepolisian yang ke 62. Dalam berkas gugatannya, tim menuntut pemerintah mengganti rugi dengan menyelenggarakan pendidikan berwawasan HAM bagi petugas kepolisian, pemeasangan kamera di ruang penyelidikan, dan percepatan revisi KUHP. Tim Advokasi Anti-penyiksaan merupakan koalisi dari sejumlah organisasi masyarakat. Beberapa diantaranya berasal dari Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat dan Persatuan Bantuan Hukum Indonesia. RIKY FERDIANTO