TEMPO Interaktif, Jakarta:Ratusan massa Forum Pemuda Islam Surakarta (FPIS) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Selasa (22/1) siang. Mereka menuntut kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL), ditinjau kembali oleh pemerintah. Karena itu akan memacu kenaikan harga barang kebutuhan pokok lainnya dan akan menyengsarakan rakyat. Menurut anggota Majelis Syuro FPIS, Mudzakir, kenaikan harga BBM ini bisa dihindari dengan mengurangi pengeluaran negara yang tidak perlu. Seharusnya pemerintah tidak memangkas subsidi untuk BBM dan TDL. ”Ini merupakan salah satu indikasi bahwa pemerintah menurut saja didikte dan diikat oleh IMF yang merupakan perpanjangan tangan Amerika Serikat,” kata dia. Massa FPIS juga menuntut pemerintah dan DPR segera mengambil tindakan yang patut untuk menghentikan adu domba antara aparat keamanan atau Polri dengan rakyat dalam hal ini umat Islam atau laskar Islam. “Kami juga memohon kepada pemerintah agar rancangan UU anti teroris tidak diberlakukan di Indonesia. Karena UU semacam itu bertentangan dengan hak asasi manusia dan hanya menimbulkan munculnya penguasa diktator teroris,” papar Mudzakir. Massa FPIS datang langsung dari Surakarta pukul 10.00 Senin (21/1) dengan menggunakan enam buah bus. Mereka berorasi di depan gedung DPR/MPR RI mengibarkan bendera kelompok mereka. Mereka mengenakan seragam FPIS yang berwarna hijau serta menggelar spanduk yang antara lain berbunyi “IMF Rentenir Dunia dan Penghisap Darah Rakyat”, “AS Memasok Senjata Ke Poso”, “Amerika Virus Krisis dan Kekacauan”, “BBM Naik, Rakyat Tercekik”. Arus lalu lintas di sepanjang jalan Gatot Subroto lancar. Karena satgas FPIS membentuk pagar betis di pinggir jalan dan membantu aparat kepolisian mengatur arus lalu lintas. Unjuk rasa ini tidak mendapat pengamanan ketat, hanya beberapa aparat dari Perintis Sabhara Polda Metro Jaya berjaga-jaga di depan pagar tanpa terlihat membawa senjata lengkap. (Fitri Oktarini – Tempo News Room)
Berita terkait
Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradila
7 menit lalu
Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradila
Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.