TEMPO Interaktif, Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang trauma dengan penyalutan beras untuk rakyat miskin dengan model melibatkan aparat pemerintah mulai kelurahan hingga kecamatan, karena seringkali berujung di penjara, akibat sejumlah pegawai melakukan tindak pidana korupsi.

Sebagai solusi agar hal itu tak terulang, Pemerintah Kota Tangerang mengusulkan ke Badan Urusan Logistik (Bulog) Banten agar penyaluran beras miskin itu langsung dikelola oleh petugas Bulog dengan cara membuka warung desa di setiap kelurahan.

Model yang diusulkan Pemkot Tangerang itu rupanya diterima dan rencananya akan segera direalisakan pada penyaluran beras miskin tahun 2009 ini. Bahkan Kota Tangerang dijadikan pilot project penyaluran raskin model warung desa ini.

Sekretaris daerah Pemerintah Kota Tangerang, Hary Mulya Zein, kepada Tempo, Jumat (17/4), menyatakan, "pola penyaluran akan berubah, camat dan lurah hanya sebagai fasilitator saja, sedang pelayan langsung dilakukan oleh pegawai Bulog."

Perubahan penyaluran beras miskin dilakukan dengan cara membuka konter beras untuk melayani warga miskin dan sehingga semua warga miskin bisa dengan maksimal membeli beras sesuai kemampuan.

"Ini akan lebih terkontrol dan tanpa prosedur yang berbelit-belit, warga juga tidak perlu berdesakan dan bisa beli kapan saja,"kata Hary.

Di Kota Tangerang menurut Hary jumlah rumah tangga miskin cenderung erkurang. Namun pihaknya akan melakukan verifikasi terkait dengan warga yang pindah dan meninggal dunia agar tidak ada warga miskin yang terdata ganda.

AYU CIPTA