Pemekaran Kecamatan di Depok Setelah Pemilihan Presiden

Reporter

Editor

Selasa, 23 Juni 2009 14:27 WIB

TEMPO Interaktif, Depok: Pemerintah Kota Depok berencana melakukan pemekaran wilayah kecamatan setelah pemilihan presiden mendatang usai. Enam kecamatan yang ada di Kota Depok akan diperluas menjadi 11 wilayah kecamatan. Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Kota Depok, Ahmad Oting mengatakan pemekaran dilakukan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“Penduduk Depok meningkat pesat, jadi perlu kemudahan pelayanan,” ujar Ahmad di ruangannya kepada wartawan, Selasa (23/06). Hampir semua kecamatan yang ada di Depok akan di pecah menjadi dua, kecuali kecamatan Beji. Pasalnya wilayah Kecamatan Beji sudah terlalu sempit. Jika berjalan lancar, maka rencana ini dapat dilaksanakan sebelum akhir November 2009.

Ahmad menambahkan, pemekaran kecamatan akan berimbas pada masalah kependukan seperti perubahan Kartu Tanda Penduduk. Meskipun demikian, pihak Pemkot akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan agar mendata warga yang KTP-nya perlu diganti.

“Nanti begitu pemekaran, kita akan jemput bola ke bawah untuk mengganti KTP masyarakat,” kata Ahmad. Ia berjanji warga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk perubahan KTP tersebut. Mengenai anggaran perubahan KTP, Ahmad mengaku tidak mengetahui jumlah pastinya. Tapi dananya diambilkan dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT).

Meski jumlah kecamatan bertambah, Pemerintah Kota tidak berencana untuk membangun gedung baru. “Untuk kantor, sementara kita sewa,” ujarnya. Sementara untuk Sumber Daya Manusia yang akan menangani wilayah kecamatan yang baru, Ahmad mengatakan hal itu adalah kewenangan walikota.

TIA HAPSARI

Berita terkait

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

20 Desember 2022

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 September 2022

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

25 Juli 2022

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.

Baca Selengkapnya

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

19 Juli 2022

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

17 Juli 2022

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

7 Juli 2022

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

30 Juni 2022

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT

Baca Selengkapnya

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

29 Juni 2022

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

28 Juni 2022

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) membahas dua hal.

Baca Selengkapnya