TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi A DPRD DKI Jakarta akan meminta PT Cakrawira Bumi Mandala, perusahaan yang lahannya ditempati warga Jembatan Besi, Bongkaran, Jakarta Barat, memberi kompensasi jika warga terpaksa meninggalkan tempat itu. Ini dikatakan anggota Komisi A, Syarifien Maloko, di Gedung DPRD DKI, Jumat (31/1). Menurut Syarifien, sangat tidak manusiawi jika warga yang menempati lahan di sana, sudah mengeluarkan biaya yang banyak dan telanjur membangun rumah secara permanen meski tak berhak, harus meninggalkannya tanpa kompensasi. Ia juga menyesalkan pihak Pemerintah Kota Jakarta Barat yang terkesan membiarkan lahan di sana ditempati warga, dari awalnya sedikit hingga sudah berkembang banyak seperti sekarang ini. Pemerintah Jakarta Barat juga harus mengakui keteledorannya tidak melakukan penertiban sejak awal, kata anggota Fraksi PBB ini. Oleh sebab itu, pihaknya akan segera memanggil pimpinan PT Cakrawira dan Pemerintah Kota Jakarta Barat yang telah mengeluarkan Surat Perintah Bongkar (SPN) terhadap warga di sana. Komisi A juga akan menelusuri apakah ada warga yang benar-benar memiliki tanah di sana secara sah dengan surat-surat yang lengkap. Perlu ditelusuri berapa warga yang harus menerima ganti rugi dan berapa yang cukup dengan kompensasi saja, ujarnya.(Dimas Adityo Tempo News Room)