TEMPO Interaktif, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyiapkan tiga opsi bagi masa depan proyek monorel DKI Jakarta. Pembangunan akan dilanjutkan meski saat ini proyek yang awalnya digagas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut dalam sengketa.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dedy Supriadi Priatna, mengatakan opsi pertama adalah proyek dilaksanakan tetap dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta (public private partnership). Lewat skema ini, pemerintah tetap akan bekerja sama dengan swasta dalam pembangunan monorel. Kedua, pembangunan dilakukan lewat skema kerjasama pembiayaan pemerintah pusat sebesar 42 persen dan pemerintah daerah sebesar 58 persen.
Adapun opsi terakhir berupa pembagian porsi kerja antara pemerintah pusat dan daerah. Misalnya, pemerintah pusat mengurus pengadaan rel, sedangkan daerah menyediakan gerbong berikut sarana pendukungnya. “Konsep dan proposal pembangunan yang baru harus sudah ada Agustus (2010),” kata Dedy ketika ditemui di kantornya, Rabu (17/2).
Dia mengakui proyek ini masih diperseketakan oleh PT Jakarta Monorel terkait ganti rugi dana investasi yang telah dikucurkan perseroan sebelum proyek ini akhirnya mandek. Soal sengketa ini, menurut Dedy, pemerintah akan membuat keputusan paling lambat bulan depan. “Saat ini kan sedang dikaji apakah klaim itu layak dibayar atau tidak. Kalau dibayar berapa, itu sedang diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” ujarnya.
Dedy belum bisa memastikan opsi yang akan dipilih oleh pemerintah. Yang jelas, dia menilai, skema pelaksanaan proyek lewat kerjasama dengan swasta akan sukar dilakukan. “Yang lalu saja gak jalan,” katanya. Adapun dua opsi lainnya juga tak mudah dilakukan karena pemerintah pusat dan daerah harus memutar otak untuk mencari dana yang akan dipakai membangun proyek tersebut.
Menurut dia, pelaksanaan proyek akan mundur dari jadwal semula dan baru akan terealisasi pada 2015-2016. Biaya investasinya pun diperkirakan meningkat karena kenaikan harga komponen bangunan. Meski demikian, kata Dedy, pemerintah tetap akan melanjutkan proyek ini. “Bersama proyek Mass Rapid Transit (MRT), proyek monorail ini termasuk prioritas program lima tahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” ungkapnya.
