TEMPO Interaktif, Jakarta - Badan Pusat Statistik DKI Jakarta mengambil jalan tegas demi menuntaskan pelaksanaan sensus penduduk yang berakhir dua hari lagi.
Petugas sensus tidak segan-segan mengancam penduduk yang menolak disensus dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, yang bisa menjerat mereka hukuman penjara lima tahun dan denda Rp 100 juta.
Menurut Kepala BPS DKI Jakarta, Agus Suherman, hal ini sudah diberlakukan untuk kawasan elit seperti Permata Hijau, Grogol Utara. Di tempat ini, beberapa waktu lalu, sebanyak 22 kepala rumah tangga menolak disensus.
Meski sinis, kata Agus, akhirnya mereka bersedia setelah diancam dengan UU statistik. "Mereka takut juga," kata Agus, saat ditemui dikantornya di gedung Balai Informasi dan Promosi Industri (BIPI), Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sore kemarin.
Badan Pusat Statistik DKI, dikatakan Agus, juga bekerjasama dengan Dinas Perumahan Provinsi untuk mencari CP (contact person), seperti pengelola apartemen dan penyewanya--contohnya apartemen Shangri-La.
"Kreativitas seperti ini dilakukan wilayah Jakarta Pusat," kata Agus. Belakangan, dijelaskan Agus, pihak pengelola apartemen lain yang juga sulit ditembus seperti apartemen City Love, Sudirman, sudah memberi sinyal bersedia untuk dilakukan sensus.
Secara keseluruhan Agus meyakini, sensus penduduk di DKI sudah mendekati 100 persen. Dia mengkalkulasi, jumlah penduduk Jakarta tidak akan jauh dari angka 9,6 juta jiwa--dengan catatan ini masih bisa berubah. Karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat rumah kosong, termasuk penduduk yang ternyata memiliki rumah di tempat lain
Hari ini, Agus mengundang semua kepala wilayah di Jakarta. Dia akan meminta semua dokumen sudah mulai dikirim ke Pusat Pengolahan Data Provinsi yang berada di gedung BIPI. Sekarang, hampir semua data masih di wilayah.
"Baru ada dari beberapa kelurahan yang masuk ke Provinsi. Sekitar 2 persen saja," ujar Agus. Berbeda dengan di wilayah yang menangani dokumen secara manual, di pusat pengolahan provinsi data akan diolah dengan teknologi tnformasi.
Agus mengatakan, masyarakat harus bersabar menunggu hasil sensus penduduk ini. Karena untuk pendataan rinci baru akhir tahun BPS bisa merilis hasilnya.
HERU TRIYONO
Petugas sensus tidak segan-segan mengancam penduduk yang menolak disensus dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, yang bisa menjerat mereka hukuman penjara lima tahun dan denda Rp 100 juta.
Menurut Kepala BPS DKI Jakarta, Agus Suherman, hal ini sudah diberlakukan untuk kawasan elit seperti Permata Hijau, Grogol Utara. Di tempat ini, beberapa waktu lalu, sebanyak 22 kepala rumah tangga menolak disensus.
Meski sinis, kata Agus, akhirnya mereka bersedia setelah diancam dengan UU statistik. "Mereka takut juga," kata Agus, saat ditemui dikantornya di gedung Balai Informasi dan Promosi Industri (BIPI), Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sore kemarin.
Badan Pusat Statistik DKI, dikatakan Agus, juga bekerjasama dengan Dinas Perumahan Provinsi untuk mencari CP (contact person), seperti pengelola apartemen dan penyewanya--contohnya apartemen Shangri-La.
"Kreativitas seperti ini dilakukan wilayah Jakarta Pusat," kata Agus. Belakangan, dijelaskan Agus, pihak pengelola apartemen lain yang juga sulit ditembus seperti apartemen City Love, Sudirman, sudah memberi sinyal bersedia untuk dilakukan sensus.
Secara keseluruhan Agus meyakini, sensus penduduk di DKI sudah mendekati 100 persen. Dia mengkalkulasi, jumlah penduduk Jakarta tidak akan jauh dari angka 9,6 juta jiwa--dengan catatan ini masih bisa berubah. Karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat rumah kosong, termasuk penduduk yang ternyata memiliki rumah di tempat lain
Hari ini, Agus mengundang semua kepala wilayah di Jakarta. Dia akan meminta semua dokumen sudah mulai dikirim ke Pusat Pengolahan Data Provinsi yang berada di gedung BIPI. Sekarang, hampir semua data masih di wilayah.
"Baru ada dari beberapa kelurahan yang masuk ke Provinsi. Sekitar 2 persen saja," ujar Agus. Berbeda dengan di wilayah yang menangani dokumen secara manual, di pusat pengolahan provinsi data akan diolah dengan teknologi tnformasi.
Agus mengatakan, masyarakat harus bersabar menunggu hasil sensus penduduk ini. Karena untuk pendataan rinci baru akhir tahun BPS bisa merilis hasilnya.
HERU TRIYONO
