DKI Ambil Alih Pengadaan Mobil Mewah Dewan  

Reporter

Editor

Senin, 17 Januari 2011 15:56 WIB

TEMPO/Nurdiansah

TEMPO Interaktif, Jakarta -Anggaran pembelian mobil mewah untuk tamu VIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sebesar Rp 2,5 miliar, tidak akan dibatalkan. Pemerintah DKI Jakarta justru akan mengambil alih anggaran itu.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Sukri Bei menegaskan jika memenuhi syarat kepentingan, maka pelaksanaan pengadaannya harus tetap sesuai ketentuan. Pihak yang melaksanak, kata Sukri, bukanlah DPRD DKI melainkan BPKD DKI. Karena DPRD bersifat sebagai lembaga legislatif sedangkan sebagai penyelenggara program APBD adalah DKI sebagai lembaga eksekutif.

“Hanya beda lembaganya. Tentu mereka tidak boleh mengadakan. Sekarang anggarannya telah dipindahkan ke BPKD,” kata Sukrie. mengatakan, "Saya tidak bilang tidak jadi, tapi akan digunakan sesuai ketentuan." Ia juga menegaskan anggaran pembelian mobil tamu itu tak akan dialihkan kepada program lain.

Sebelumnya, Ketua PURT DPRD DKI Jakarta, Prya Ramadhani, mengakui anggaran pengadaan mobil mewah untuk tamu masuk anggaran APBD 2011. Prya menjelaskan, sehari sebelum rapat paripurna APBD, Ketua Dewan mengusulkan anggaran mobil tamu tersebut. "Usulan itu datang dari Sekretaris DPRD DKI atas rekomendasi Ketua Dewan, Ferial Sofyan," ujar Prya.

Selama ini Dewan menyewa mobil untuk menyambut kedatangan tamu luar negeri, seperti dalam kerja sama antarkota sister city. Menurut Prya, jenis mobil yang direncanakan dibeli Dewan adalah Jeep Lexus terbaru. Dalam penelusuran Tempo, harga Jeep Lexus terbaru seri LX570 mencapai Rp 1,975 miliar. Sedangkan seri RX350, harganya Rp 1,140 miliar.

RENNY FITRIA SARI

Berita terkait

Eks Pegawai KPK Novel Aslen Tilap Uang Dinas Rp 550 Juta, Ini Kata Mantan Penyidik

47 hari lalu

Eks Pegawai KPK Novel Aslen Tilap Uang Dinas Rp 550 Juta, Ini Kata Mantan Penyidik

Berdasarkan temuan awal, Novel Aslen yang merupakan admin pada Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK diduga menggelapkan Rp 550 juta.

Baca Selengkapnya

Pegawai KPK Novel Aslen Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp 550 Juta, Peneliti Antikorupsi: Rusak dari Kepala ke Ekor

48 hari lalu

Pegawai KPK Novel Aslen Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp 550 Juta, Peneliti Antikorupsi: Rusak dari Kepala ke Ekor

KPK telah memecat pegawai bidang administrasi Novel Aslen karena terbukti menilap uang perjalanan dinas.

Baca Selengkapnya

Pegawai KPK Menilap Uang Dinas Rp 550 Juta, Eks Penyidik Sarankan Rotasi Rutin

48 hari lalu

Pegawai KPK Menilap Uang Dinas Rp 550 Juta, Eks Penyidik Sarankan Rotasi Rutin

Eks admin kedeputian penindakan KPK, Novel Aslen, diduga menilap uang perjalanan dinas Rp 550 juta.

Baca Selengkapnya

Yudi Purnomo Dukung Pengusutan Korupsi Uang Perjalanan Dinas Kedeputian Penindakan KPK oleh Novel Aslen

52 hari lalu

Yudi Purnomo Dukung Pengusutan Korupsi Uang Perjalanan Dinas Kedeputian Penindakan KPK oleh Novel Aslen

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyoroti sistem lembaga antirasuah itu karena adanya proses penyidikan dugaan korupsi bekas Pegawai KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Usut Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Rp 550 Juta oleh Eks Admin Kedeputian Penindakan

52 hari lalu

KPK Usut Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Rp 550 Juta oleh Eks Admin Kedeputian Penindakan

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penanganan dugaan kasus korupsi mantan pegawai KPK bernama Novel Aslen Rumahorbo masih penyidikan.

Baca Selengkapnya

KPK Pecat Pegawainya yang Terbukti Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp 550 Juta

19 September 2023

KPK Pecat Pegawainya yang Terbukti Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp 550 Juta

Terungkapnya kasus tilap uang dinas modus mark up ini bermula saat Satgas Penindakan KPK menangani kasus dugaan korupsi Bupati Probolinggo.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Bangga RI Kembali Jadi Negara Berpendapatan Menengah Atas, Ridwan Kamil segera Terbitkan Obligasi Daerah

3 Juli 2023

Terkini: Jokowi Bangga RI Kembali Jadi Negara Berpendapatan Menengah Atas, Ridwan Kamil segera Terbitkan Obligasi Daerah

Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Bank Dunia kembali memasukkan Indonesia ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas.

Baca Selengkapnya

Soroti Biaya Birokrasi, Jokowi Ungkap Banyak Anggaran Tersedot untuk Perjalanan Dinas

26 Juni 2023

Soroti Biaya Birokrasi, Jokowi Ungkap Banyak Anggaran Tersedot untuk Perjalanan Dinas

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti penggunaan APBN atau APBD yang masih banyak digunakan untuk membiayai birokrasi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kembali Geram Lihat APBN Terserap Buat Rapat dan Ongkos Dinas

26 Juni 2023

Jokowi Kembali Geram Lihat APBN Terserap Buat Rapat dan Ongkos Dinas

"Mestinya yang namanya overhead itu, ya, 20 persen atau paling banyak 25 persen. Ini kebalik," kata Jokowi.

Baca Selengkapnya

Efisiensi Belanja Birokrasi DJKN Kemenkeu Capai Rp 97,48 Miliar: Ada Perjalanan Dinas dan Meeting

13 Juni 2023

Efisiensi Belanja Birokrasi DJKN Kemenkeu Capai Rp 97,48 Miliar: Ada Perjalanan Dinas dan Meeting

Sri Mulyani mengklaim kementeriannya telah melakukan efisiensi belanja sejak 2019.

Baca Selengkapnya