TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Perekonomian menghitung, kemacetan lalu lintas di Jakarta telah menghabiskan biaya lebih dari Rp 27 triliun per tahunnya. Hitungan itu diungkap Sutanto Soehodo, Deputi Gubernur DKI Bidang Transportasi, dalam diskusi Problematika dan Solusi Efektif Mengatasi Kemacetan Jakarta di Hotel Acacia, Selasa (22/3).
"Biaya itu meliputi biaya operasional kendaraan sebesar Rp 17,2 triliun dan pemborosan bahan bakar minyak senilai Rp 10 triliun," kata Sutanto.
Dalam kesempatan itu, Sutanto menekankan kembali perlunya pola transportasi makro untuk membangun angkutan umum massal di Jakarta. Dia menunjuk konsep BRT (busway rapid transit), LRT (light rail transit), MRT (mass rapid transit), dan water way.
Namun, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) DKI Jakarta, Tri Tjahyono, menyatakan kalau tidak semua konsep tersebut bisa diterapkan di Jakarta. Penerapan MRT , kata Tri, membutuhkan biaya mahal hingga Rp 1 miliar tiap satu kilometer. Sedangkan BRT yang diwujudkan dalam pembangunan busway belum bisa sepenuhnya diterapkan di wilayah Jakarta.
Konsep yang tepat saat ini, menurut Tri, adalah penerapan TOD (transit oriented development) yang mendekatkan masyarakat di berbagai pelosok dengan berbagai fasilitas di Jakarta lewat pembangunan angkutan umum. "Harapannya, ke depan angkutan umum itu gratis. Bisa dimulai pada jalur-jalur tertentu," kata Tri.
PITO AGUSTIN RUDIANA
