TEMPO Interaktif, Jakarta - Pakar pendidikan dari Universitas Paramadina, Utomo Dananjaya, mengatakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta salah dalam mengelola anggaran. Sebab, kata dia, dibanding anggaran jumbo yang dikantonginya, prestasi DKI Jakarta dalam ujian nasional tahun ini biasa saja, bahkan cenderung buruk. “Ini salah kelola,” kata Utomo saat dihubungi, Jumat, 3 Juni 2011.

Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan sekitar 25,7 persen atau Rp 5 triliun dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sebesar Rp 24 triliun untuk anggaran pendidikan. Jumlah ini jauh di atas batas minimal anggaran untuk pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 yakni sebesar 20 persen.

Dengan dana sebesar itu, kata dia, rata-rata nilai akhir yang dicapai siswa sekolah menengah pertama (SMP) DKI Jakarta tahun ini hanya 7,19 atau di bawah nilai rata-rata nasional yang 7,56. Hal ini menjadikan DKI Jakarta hanya menduduki peringkat 24 dari 33 provinsi. Hasil tak jauh berbeda didapat dalam ujian nasional tingkat sekolah menengah atas (SMA) di mana DKI Jakarta hanya menduduki peringkat 13 secara nasional.

Utomo menilai fokus penggunaan anggaran pendidikan DKI Jakarta untuk pembangunan gedung dan perbaikan sarana pendidikan kurang tepat. Seharusnya, kata dia, anggaran sebanyak itu difokuskan untuk memperbaiki kualitas guru dengan pemberian bea siswa guru atau mengadakan pelatihan pengajaran. “Kemampuan guru yang tidak bagus. Jadi, metode pengajarannya juga tidak bagus,” kata pria yang akrab dipanggil Pak Tom ini.

Menurut dia, metode pengajaran yang tepat adalah dengan membuat siswa tertantang untuk mengikuti pelajaran. “Di sini, guru harus bisa menciptakan metode yang inspiratif dan kreatif sehingga siswa tertantang,” ujarnya.

PINGIT ARIA