TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memanfaatkan tiang-tiang monorel yang mangkrak untuk pembangunan jalan layang khusus bus. Rencana itu muncul setelah Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyatakan proyek monorel tidak akan diteruskan karena tak ada kejelasan dari konsorsium untuk menyelesaikan pekerjaannya.
"Pokoknya bus. Bus layang atau apa namanya yang tidak berbasis rel," kata Fauzi Bowo di Balai Kota Jakarta, Rabu 21 September 2011.
Fauzi mengatakan di beberapa negara sebenarnya sudah ada teknologi bus yang lebih canggih, yakni O-Bahn Busway, yang sudah diterapkan di Adelaide, Australia. Ada jalur khusus di mana ban akan dicantelkan dengan mesin penggerak samping. Teknologi ini sudah terkomputerisasi. Namun, kata Fauzi, bukan jenis ini yang akan digunakan di Indonesia.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menjelaskan lebih terperinci soal rencana tersebut. Menurut dia, rencana yang saat ini sedang dikaji itu menggunakan teknologi bus sistem elevated atau sistem layang. Rencananya pembangunan dimulai pada awal 2012 dan selesai pada 2014. "Haltenya di atas. Penumpang naik-turun pakai tangga," kata Pristono.
Menurut dia, ada 160 pilar kolom pier peninggalan proyek monorel. Tiang-tiang ini bisa digunakan untuk membangun 16 titik halte dengan jalur melingkar (loop line). Tim Dinas Perhubungan saat ini masih mempelajari kekuatan struktur tiang-tiang itu.
Dia mengatakan ada beberapa keuntungan jika pemerintah memilih sistem bus layang, salah satunya tidak perlu membuat manajemen baru karena sudah memiliki Badan Layanan Umum Transjakarta. Berbeda dengan jalur bus Transjakarta saat ini yang sistemnya radial (menyebar), bus layang akan menggunakan jalur melingkar.
Untuk menggunakan tiang-tiang peninggalan proyek monorel itu tentu tidak gratis. PT Jakarta Monorel sebelumnya mengajukan angka Rp 600 miliar kepada pemerintah. Namun, berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), biaya pembangunan tiang hanya Rp 204 miliar. Fauzi pernah mengatakan dia hanya berpatokan pada rekomendasi BPKP.
Pristono mengatakan pihaknya rencananya akan menyediakan 50 unit bus gandeng, masing-masing dengan kapasitas 180 orang. "Headway (jarak antarbus) tiga menit."
Soal tarif, dia memperkirakan berkisar Rp 6.000-8.000, tapi mekanisme subsidi juga akan digunakan seperti Transjakarta saat ini. Diprediksi jalur melingkar ini bisa mengangkut sekitar 45 ribu penumpang per hari. "Dari analisis peramalan 20 tahun mendatang, diperkirakan ada pertumbuhan signifikan mencapai 218.565 penumpang per hari pada 2035."
Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Transportasi, Industri, dan Perdagangan Sutanto Suhodho menyatakan penggantian biaya investasi sebenarnya tidak ada dalam klausul perjanjian dengan PT Jakarta Monorel. Karena itu, pemerintah tidak punya kewajiban untuk membayar ganti rugi.
"Kalaupun ada, harus dipikirkan ranah hukumnya seperti apa. Apakah kita membeli dari PT Jakarta Monorel atau bagaimana. Belum jelas juga dari APBN atau dari APBD," kata Sutanto.
Menurut dia, ide pembuatan monorel berasal dari PT Jakarta Monorel yang ditawarkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Awalnya, kata Sutanto, mereka mengharapkan kucuran modal dari Bank Pembangunan Islam, Dubai. Tetapi pinjaman ditolak. "Kalau ini ide pemerintah provinsi, sudah dari dulu kami kerjakan."
ARYANI KRISTANTI | SUSENO
