TEMPO Interaktif, Bekasi - Pelayanan pendidikan gratis di Kota Bekasi, Jawa Barat, belum sepenuhnya terealisasi. Pemerintah Daerah hanya bisa menggratiskan siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) Negeri, tetapi belum bisa dilaksanakan di sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah-sekolah swasta lain.
Kepala Seksi Data dan Program Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Agus Enap, mengatakan kebutuhan anggaran untuk menggratiskan seluruh lembaga pendidikan di Kota Bekasi sangat besar.
Pada tahun ajaran 2011/2012 saja, Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan dana sebesar Rp 312 miliar lebih atau sekitar 16 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi sebesar Rp 1,9 miliar. "Idealnya memang alokasi pendidikan itu di atas 20 persen dari APBD," kata Agus Enap kepada Tempo, Selasa, 15 November 2011.
SD dan SMP Negeri, kata Agus, telah bebas biaya di mana pengelola dan guru sekolah tidak diperbolehkan memungut biaya sepeser pun. Jumlah SD Negeri di Kota Bekasi sekitar 451 sekolah dan 150 SD swasta, sedangkan SMP negeri ada 40 dan SMP swasta 200-an sekolah. Adapun SMA negeri ada 18 dan SMK ada 77.
Model pembiayaan sekolah gratis ditanggung pemerintah daerah. Untuk siswa SD, sekitar Rp 25 ribu per siswa per bulan dengan total siswa 237 ribu lebih. Pembiayaan untuk siswa SMP sebesar Rp 80 ribu per siswa per bulan dan standar pembiayaan ideal untuk siswa SMA/SMK sekitar Rp 250 ribu per siswa per bulan.
Menurut Agus, tren sekolah di Kota Bekasi mulai didominasi sekolah swasta yang kualitasnya bagus. Sebab, sekolah negeri menurun dalam masalah pembelajaran dan tidak terlalu peduli terhadap perilaku anak. SD negeri, misalnya, siswanya hanya belajar sekitar 2 jam per hari, sementara di sekolah swasta bisa 7-8 jam sehari.
Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan sektor pendidikan paling banyak menguras keuangan daerah. Meski demikian, kata Rahmat, pemerintah akan berusaha menambah alokasi anggaran pendidikan seiring dengan bertambahnya nilai APBD tahun depan menjadi Rp 2,2 triliun, dari APBD saat ini Rp 1,9 triliun. "Nilai penambahan untuk sektor pendidikan belum ditetapkan," katanya.
HAMLUDDIN
Berita terkait
USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus
2 hari lalu
Program USAID ini untuk mempertemukan pimpinan universitas, mitra industri, dan pejabat pemerintah
Baca SelengkapnyaGibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah
3 hari lalu
Gibran mengatakan para penerima sepatu gratis itu sebagian besar memang penerima program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta.
Baca SelengkapnyaKPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal
3 hari lalu
Pada Februari 2024, KPPU menyatakan memanggil empat perusahaan pinjol yang berikan pinjaman pendidikan kepada mahasiswa.
Baca SelengkapnyaKemendikbudristek Buka Pendaftaran Calon Pendidik Tetap di Malaysia
8 hari lalu
Tenaga pendidik akan ditempatkan Kemendikbudristek di CLC yang berlokasi di perkebunan atau ladang dengan masa penugasan selama 2 tahun.
Baca SelengkapnyaInilah 3 Profesi yang Diyakini Bill Gates Tak Bisa Digantikan AI
13 hari lalu
Pendiri perusahaan teknologi Microsoft, Bill Gates, mengatakan bahwa ada tiga profesi yang tahan dari AI. Apa saja?
Baca SelengkapnyaInilah Vivi, Mahasiswa Baru Termuda Unesa yang Lulus SNBP di Usia 16 Tahun
21 hari lalu
Begini kiat Vivi bisa lulus SNBP 2024 program studi Manajemen Informatika Unesa sebagai calon mahasiswa baru termuda.
Baca SelengkapnyaKemendikbudristek Sebut 87 Persen Sekolah Sudah Bentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
24 hari lalu
Kemendikbudristek sudah menyiapkan petunjuk teknis dan panduan untuk membantu mencegah kekerasan di sekolah.
Baca Selengkapnya2 WNI Dapat Penghargaan Kepala Perwakilan di Luar Negeri Jepang
28 hari lalu
Lussy Novarida Ridwan mendapat penghargaan atas kontribusinya mempromosikan dan meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Jepang
Baca SelengkapnyaBerikut Daftar 14 PSN yang Disetujui Jokowi Termasuk BSD dan PIK 2, Sepanjang 2013-2023 Telah Rampung 190 PSN
30 hari lalu
Pada 2024, Jokowi menyetujui 14 PSN Baru termasuk BSD milik Sinar Mas dan PIK 2 dari Agung Sedayu Group. Rentang 2013-2023 telah rampung 190 PSN.
Baca SelengkapnyaHari Ini Pengumuman SNBP 2024, Simak Cara Registrasi Siswa yang Lolos Seleksi
34 hari lalu
Jumlah pendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP 2024 mencapai 702.312 siswa.
Baca Selengkapnya