TEMPO Interaktif, Jakarta:Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melanjutkan proyek bus way sebaiknya ditunda terlebih dulu. Pasalnya, menurut koordinator advokasi transportasi YLKI Tulus Abadi, konsep sistem yang dibuat oleh pemerintah provinsi dianggap belum bisa menyelesaikan masalah transportasi di Jakarta. "Bus way ini bentuk pelarian dari pemerintah kota untuk mengatasi problem transportasi di Jakarta," kata Tulus di Hotel Betawi Sofyan, Jakarta, Senin (24/2). Tulus menilai pemerintah provinsi hanya menghamburkan dana yang ada bila sistem kerja yang direncakana itu tidak melibatkan semua pihak. Tulus yang juga ikut dalam rombongan studi banding ke Colombia bersama anggota DPRD dan Dinas Perhubungan Jakarta, mengatakan bahwa pemerintah di Bogota hanya berperan sebagai konseptor. Sedangkan pelaksanaan dan pengadaan bus, kata Tulus, dilakukan oleh swasta. Sementara itu, tiket ditarik olegh perusahaan lain untuk menghindari polisi. Begitu pula dengan operator bus, dilakukan oleh swasta yang lain. Tulus juga menilai kesuksesan bus way di Bogota disebabkan tidak adanya sarana transportasi lain seperti kereta yang ada di Jakarta. "Warga di sana sangat antusias dengan sarana bus way itu," kata Tulus yang baru pulang dari Bogota itu. Selain itu di Bogota tidak ada rute yang sama antara bus umum dengan bus way. Bus-bus yang tadinya memiliki rute yang sama, dijadikan bus feeder yang menyambungkan penumpang ke terminal yang tempat bus way mangkal. Sementara itu, Azas Tigor Nainggolan dari LSM Fakta mengatakan untuk bisa menjalankan proyek bus way ini harus ada sifat kepemimpinan yang kuat dari pemimpin kota. Tigor tetap optimis Jakarta bisa diperbaiki kalau pemimpin kotanya mau mengakomodasi secara langsung permintaan warganya. "Saat ini Jakarta tidak punya pemimpin kota, yang ada penguasa kota," kata Tigor. (Dewi Retno-Tempo News Room)
Berita terkait
Alasan Partai Gelora Minta PKS Timbang Ulang Rencana Gabung ke Kubu Prabowo
4 menit lalu
Alasan Partai Gelora Minta PKS Timbang Ulang Rencana Gabung ke Kubu Prabowo
Partai Gelora meminta PKS mempertimbangkan dengan matang keputusan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo Subianto.
Staf Khusus Kementerian Keuangan sebut bea cukai bukan keranjang sampah, imbas banyak postingan media sosial yang mengeluhkan pajak barang Impor dari luar negeri yang terlalu mahal.