TEMPO Interaktif, Jakarta:Beberapa anggota DPRD DKI Jakarta mengaku sering menerima tawaran amplop berisi uang, dari dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Biasanya amplop ini datang usai kunjungan ke lapangan atau usai rapat kerja dengan dinas terkait.Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ahmad Heryawan mengatakan uang dalam amplop ini biasanya dititipkan lewat Komisi B DPRD. Isinya beragam, dari Rp 200 ribu sampai Rp 500 ribu. "Pernah kita kumpulkan sampai-sampai kira-kira Rp 50 juta-an," kata anggota Fraksi partai Keadilan Sejahtera ini saat menandatangani kontrak sosial menolak amplop dan pengusuran di Gedung DPRD DKI Jakarta dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Rabu (17/3).Menurut Ahmad, uang sebanyak itu akhirnya masuk ke kas Komisi. Dia sendiri meminta praktek semacam ini harus dihentikan. Masalahnya, bisa mengganggu hubungan antara eksekutif dengan DPRD. Agus Darmawan, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta mengakui hal yang sama. Menurut dia, kebiasan dinas membagi amplop ini berlangsung lama. "Ini sudah tradisi," kata Ketua Fraksi Partai Amanant Nasional DPRD DKI Jakarta ini. Hanya saja, Agus mengaku, sejak tahun 2000 lalu, Komisi B menolak semua pemberian uang dari dinas.Ahmad dan Agus adalah dua orang anggota Dewan yang ditodong menandatangani kontrak sosial. Oleh FAKTA, mereka diminta berjanji untuk menolak segala pemberian dan menolak penggusuran. Selain mereka, Muhayar, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Tjuk Sadono, dari Fraksi Partai Amanat Nasional, juga ikut bergabung. Mereka menandatangani kertas bermeterai senilai Rp 6.000 dan membubuhkan tanda tangan pada kanvas.Koordinator FAKTA Azas Tigor Nainggolan mengatakan sebenarnya FAKTA mengundang sembilan orang anggota DPRD dalam aksi ini. "Mereka adalah orang-orang yang kami percaya bisa mengemban amanat," kata dia. Sayang, hanya empat orang yang hadir dalam aksi ini.Tigor mengaku banyak anggota dewan dari partai lain, seperti PDIP, yang berniat bergabung dalam aksi ini. Tapi, oleh Tigor, niat ini ditolak. "Sorry, loe tidak masuk dalam daftar gua," kata Tigor kepada anggota Dewan itu.Rencananya, aksi ini akan berlangsung secara bertahap. Usai pemilu nanti, FAKTA akan melanjutkan aksi serupa. "Ini baru pendahuluan," kata Tigor.Multazam - Tempo News Room