TEMPO.CO, Bekasi--Sekitar 120 unit mesin pengolah sampah di Kota Bekasi menjadi kompos atau pupuk organik mangkrak. Mesin tersebut sedianya untuk mengurangi volume sampah sebelum dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu, tetapi tak bernilai manfaat karena Pemerintah Daerah tak mengalokasikan dana pembelian bahan bakar mesin.
Pemerhati Lingkungan Kota Bekasi Dudy Setiabudhi mengatakan, biaya operasional setiap unit mesin bervariasi antara Rp 135 ribu- Rp 6 juta per bulan. Biaya tersebut untuk pembelian bahan bakar, upah tenaga kerja, plastik pengepak, dan mikroba. "Tak satupun mesin tersebut berdaya guna," kata Dudy kepada Tempo, Rabu 20 Juni 2012.
Dudy yang juga mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi menjelaskan, beberapa bagian mesin rusah sehingga harus diganti. Seperti mesin pencacah yang usianya sudah tua harus diganti pisaunya, dan ada bak komposter yang rusak. "Tetapi pada dasarnya semua bisa dioperasikan," katanya.
Hasil evaluasi terhadap pengelola mesin kompos juga ditemukan fakta bahwa pengelola tak memahami teknik pengomposan dan standar mutu kompos mengakibatkan hasil kompos yang diproduksi kurang baik, dan tidak memiliki konsumen jelas.
Masalah lain adalah, kurangnya komitmen pemerintah daerah memantau dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengoperasian mesin kompos, dan pengelola ogah memproduksi kompos karena tak ada imbalan dari pemerintah daerah.
Menurut Dudy, hasil evaluasi tersebut diperoleh setelah memberikan pertanyaan tertulis kepada seluruh pengelola mesin kompos. Mesin tersebut tersebar di seluruh Kelurahan, Kecamatan, dan kantor-kantor dinas.
Dari pantauan Tempo, mesin kompos hanya menjadi pajangan di bagian depan Kantor Wali Kota Bekasi. Begitupula mesin pembuat kompos di TPA Sumur Batu yang merupakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum, tak beroperasi.
Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berjanji mendata dan mengoperasikan kembali mesin kompos yang sudah disebar ke hampir semua wilayah. Rahmat beralasan mesin-mesin tersebut tak beroperasi karena tak ada anggaran belanja solar. "DPRD tak mengalokasikan," kata dia.
HAMLUDDIN
Berita terkait
Undip dan Brin Kembangkan Pendeteksi Logam Berat dalam Limbah Industri
26 Oktober 2023
BRIN dan Universitas Diponegoro (Undip) menjalin kolaborasi riset untuk pengembangan metode alternatif pendeteksi logam di limbah industri.
Baca SelengkapnyaCerita Warga Bekasi Kena Penyakit Kulit karena Air PAM, Sempat Dikira Sebab Udara Kotor
19 September 2023
Menurut pelanggan Perumda Tirta Patriot itu, banyak warga Bekasi yang juga mengalami penyakit kulit karena air PAM, selain dirinya.
Baca SelengkapnyaKali Bekasi Tercemar Limbah Industri Hitam dan Bau, Suplai Air PAM 40 Ribu Pelanggan Sudah 3 Hari Terhenti
15 September 2023
Akibat suplai air PAM terhenti 3 hari, warga Bekasi terpaksa beli air isi ulang dan tidak mandi untuk menghemat air.
Baca SelengkapnyaKali Bekasi Tercemar Limbah Industri, Suplai Air PAM Warga Terganggu
11 Agustus 2023
Perumda Tirta Patriot mengambil air Sungai Kalimalang sebagai penetral untuk dicampur dengan air baku Kali Bekasi.
Baca SelengkapnyaMengenal Limbah B3, Begini Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Limbah Elektronik dan Industri
30 November 2022
Limbah B3 dibagi menjadi limbah elektronik dan fashion. Hal ini menjadi permasalahan utama yang akan menyerang kondisi manusia dan lingkungan dalam keseharian.
Baca SelengkapnyaRatusan Ribu Ikan Bandeng Nelayan Semarang Mati, Diduga Tercemar Limbah Industri
6 Juli 2022
Warga menduga kematian ikan bandeng di keramba tersebut akibat limbah dari Kawasan Industri Lamicitra.
Baca SelengkapnyaGrup MIND ID Uji Coba Aplikasi Pengelola Limbah Tambang
31 Maret 2022
Aplikasi MASTERMINE diharapkan dapat menghasilkan nilai efisiensi 10-20 persen dari total biaya pengolahan air limbah tambang.
Baca SelengkapnyaMahasiswa Universitas Brawijaya Riset Bulu Ayam Penyerap Limbah Industri Tekstil
29 Juli 2021
Pengelolaan limbah cair tekstil pascaproduksi ditujukan untuk menghilangkan atau mereduksi kadar bahan pencemar sehingga limbah cair industri memenuh
Baca SelengkapnyaKLHK Ungkap Penyebab 59 Persen Sungai di Indonesia Tercemar Berat
28 Juli 2021
KLHK menuturkan 59 persen sungai di Indonesia masih dalam kondisi tercemar berat.
Baca SelengkapnyaDua Anggota Ormas Nyaris Bentrok di Tambun Bekasi
2 Juni 2021
Diduga, kedua ormas itu berselisih soal pengelolaan limbah industri otomotif di sana.
Baca Selengkapnya