TEMPO Interaktif, Jakarta: Karyawan Hotel Indonesia belum sepakat dengan pihak manajemen soal kebijakan rasionalisasi karyawan. Hal itu dikatakan oleh wakil karyawan, Syahrul Sidik kepada Tempo News Room, Kamis (15/4). “Masih belum ada titik temu, karena itu kami akan mengadukan ke Dewan Pimpinan Pusat Golkar,” katanya. Pemasalahan diawali dari rencana Manajemen Hotel Indonesia melakukan renovasi Hotel Indonesia. Konsekuensinya, manajemen harus melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Mereka diperbolehkan kembali bekerja namun harus melalui proses seleksi ulang.Hari ini rencananya Serikat Pekerja Hotel Indonesia akan menemui Akbar Tanjung untuk mengadukan permasalahan ini. “Dari Hotel Indonesia kami akan berangkat dengan 3 bus wisata,” ucap Syahrul. Tujuan kedatangan ke DPP Golkar di Slipi adalah untuk meminta perlindungan agar sedapat mungkin tidak di PHK. “Kami juga akan meminta agar Hotel Indonesia tidak berganti nama menjadi Grand Indonesia,” tandasnya. Karena nama Hotel Indonesia memiliki nilai sejarah panjang.Serikat Pekerja karyawan menolak kebijakan Direksi yang hanya akan memberikan 1,5 pesangon. "Jangankan 1,5. Tiga kali atau empat kali pesangon kami tetap menolak," tegas Syahrul. Jika pihak Direksi tetap akan melakukan PHK, Syahrul mengatakan, Serikat Pekerja akan melawan habis-habis. Menurutnya, penolakan tersebut berdasarkan keputusan ILO tentang PHK. "Disitu tercatat sumber daya manusia sebuah perusahaan harus dipertahankan untuk tidak di PHK jika ada masalah di perusahaan yang bersangkutan," katanya. Dia juga menambahkan, penolakan itu berdasar pada pasal 151 UU Ketenagakerjaan bahwa PHK sebisa mungkin harus dihindarkan. Muhamad Fasabeni - Tempo News Room