TEMPO.CO, Bekasi - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Jawa Barat, menuntut pemerintah daerah melakukan pemerataan siswa dan lembaga pendidikan negeri tidak melakukan monopoli. Sekitar 100 pengurus BMPS melakukan unjuk rasa di kantor Wali Kota Bekasi menuntut pemerataan siswa, Selasa, 17 Juli 2012.
Ketua BMPS, Omid Sunarya, mengatakan sikap pemerintah daerah dalam perekrutan siswa baru untuk sekolah negeri tidak arif. "Semua siswa ditarik ke negeri," kata Omid, kepada Tempo.
Akibat dari sistem perekrutan yang dimonopoli sekolah negeri, lembaga pendidikan swasta menjadi sepi peminat. "Bahkan beberapa sekolah swasta kosong," kata dia.
Jumlah sekolah swasta di Kota Bekasi untuk sekolah menengah pertama (SMP) terdiri dari lima rayon, di mana masing-masing rayon membawahi 35-40 sekolah. Adapun sekolah menengah atas (SMA) ada empat rayon, satu rayon terdiri dari 40 sekolah.
Jika monopoli terus terjadi, kata Omid, akan banyak sekolah swasta gulung tikar. Selain itu, guru swasta yang telah memiliki sertifikasi terancam kehilangan sertifikasi dan berkewajiban mengembalikan uang sertifikasi yang diperoleh setiap bulan.
Menanggapi aksi protes itu, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, memutuskan membentuk tim yang bertugas mendata permasalahan-permasalahan sekolah swasta. Selanjutnya, masalah yang dialami akan dicarikan jalan keluar yang terbaik. "Kami bentuk tim," kata Rahmat kepada perwakilan pengurus BMPS.
HAMLUDDIN
