TEMPO.CO, Bogor - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor menyegel bangunan Gereja Paroki Santo Johanes Baptista di Kampung Tulang Kuning, Desa Waru, Kecamatan Parung, Senin, 6 Agustus 2012. Penyegelan ini dilakukan setelah pemerintah daerah melayangkan tiga surat peringatan kepada pihak gereja.
Kepala Seksi Pemeriksaan Satpol PP Kabupaten Bogor, Comerain La Ode, mengatakan gereja yang sudah ada sejak enam tahun lalu tersebut terpaksa disegel lantaran tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).
Dinas Tata Bangunan Kabupaten Bogor telah melayangkan surat teguran sebanyak tiga kali agar pihak gereja tidak melakukan kegiatan keagamaan di bangunan itu karena tidak memiliki izin.
"Sesuai dengan aturan, bangunan ini kami segel. Jika tujuh hari ke depan masih digunakan, kami akan bongkar," kata Comerain.
Pemimpin Gereja Paroki Santo Johanes Baptista, Romo Gaib, menyatakan pihak gereja akan tetap melakukan kegiatan peribadatan di tempat tersebut meskipun bangunan sedang disegel.
Apalagi, menurut Romo Gaib, pihaknya sudah lama beritikad mengurus perizinan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Namun, hingga kini izin tersebut belum juga dikeluarkan. Untuk itu, jemaaat Gereja Paroki tetap akan menjalankan ibadah di Gereja Tulang Kuning.
"Kami sudah melakukan sesuai prosedur, tetapi sepertinya agak susah dan dipersulit," kata Romo Gaib.
Bangunan gereja saat ini masih berupa bangunan semipermanen dengan tenda sebagai atapnya. Namun, upaya pihak gereja mengurus IMB tak kunjung dipenuhi pemerintah daerah setempat.
Camat Parung, Daswara Sulanjana, mengatakan pihaknya sudah berkali-kali melayangkan surat peringatan tertulis agar pihak gereja mengurus izin operasi ibadah. Namun, pihak gereja dinilai mengabaikan surat teguran.
"Berkali-kali sudah saya ingatkan untuk tidak beribadah di situ dulu sebelum ada surat izin, tapi tetap ngeyel," kata dia.
Penyegelan dilakukan sekitar pukul 11.00 dengan dikawal ketat puluhan personel Satpol PP dan aparat Polsek Parung. Setelah disegel, aparat kepolisian juga memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi.
“Kami hanya bertugas mengamankan saja. Untuk legal formal bangunan itu kewenangan pemda,” ujar Kepala Kepolisian Sektor Parung, Komisatis Ipik Kusmaya, kepada wartawan.
ARIHTA U SURBAKTI
Berita Populer:
Pengamat: Rhoma Irama Tak Sensitif
Dukung Jokowi, Jusuf Kalla Dinilai Tak Elegan
Foke Beberkan Jasanya untuk Warga Tionghoa
Ide Yusril Soal Kasus Simulator SIM Bikin Bingung
Robert Pattinson dengan Gadis Mabuk di Bar
