TEMPO.CO, Jakarta - Dua juta buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia secara serentak akan melakukan aksi mogok kerja di 12 kawasan Industri, Rabu, 3 Oktober 2012.

Para buruh ini akan menyampaikan tiga tuntutan, yaitu penghapusan outsourcing, menolak upah murah, pelaksanaan jaminan kesehatan seluruh rakyat diterapkan pada 1 Januari 2014--bukan pada 2019, dan iuran buruh tetap dibayarkan oleh pengusaha. "Aksi ini dilakukan karena tidak ada respons dari pemerintah untuk bersikap," kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, dalam siaran pers yang diterima Tempo.

Dia menyatakan, tiga tuntutan yang mereka sampaikan merupakan tuntutan lama yang tidak kunjung dipenuhi oleh pengusaha. Bahkan, buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia sudah berkali-kali mendiskusikan persoalan ini dengan menteri terkait.

Dia meminta Menteri Koordinator Perekonomian serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk merevisi Peraturan Menteri tentang Kebutuhan Hidup Layak dari 60 item menjadi 84 hingga 122 item. Dia juga mendesak pemerintah menghapus outsourcing di luar lima jenis pekerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terakhir, tuntutan para buruh adalah mendesak pemerintah agar memutuskan iuran pekerja untuk jaminan kesehatan ditanggung oleh pengusaha.

Iqbal menjelaskan, upah buruh di Indonesia secara rata-rata nasional masih jauh di bawah upah minimun negara lain di Asia. Di Indonesia, upah minimum sekitar Rp 1,1 juta per bulan. Dia membandingkan dengan sejumlah negara lain, seperti Cina sebesar Rp 2,1 juta, Thailand Rp 2,7 juta, Malaysia Rp 4,5 juta, dan Singapura Rp 5 juta per bulan. Dengan pertumbuhan ekonomi seperti sekarang, dia mendesak upah minimun di Jabodetabek pada kisaran Rp 2,5 juta dan di luar Jabodetabek sebesar Rp 2 juta.

Dengan upah minimum yang diterima sekarang, buruh Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan riil sehari-hari. "Apalagi untuk bisa memiliki rumah atau menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi," ujarnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nina Wea, menjamin aksi buruh akan berlangsung tertib. Dia menegaskan, aksi ini tidak memiliki agenda politik untuk menjatuhkan pemerintah. "Ini murni gerakan bermotif ekonomi," kata dia.

WAYAN AGUS P

Terpopuler:
Ayah Alawi Belum Maafkan Fitrah
Cara SMAN 70 Hapus Budaya Tawuran
Di Jakarta, Besok Buruh Demo di 13 Titik
Penumpang Hadang Kereta Api di Stasiun Rawa Buaya
Jaga Demo Buruh, Polda Terjunkan 15 Ribu Personel