TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk memberantas pungutan liar dan korupsi di pemerintah daerah Jakarta. Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi, mengatakan, sudah menjadi rahasia umum pengusaha diminta pungutan liar setiap mengurus perizinan di lingkungan pemerintah daerah Jakarta.
"Saya dengar dari pengusaha-pengusaha bahwa izin informal lebih banyak daripada izin yang formal," ujar Sofjan usai menghadiri Trade Expo Indonesia, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2012.
Dia yakin Jokowi dapat menuntas masalah pungutan liar di Jakarta karena mantan Wali Kota Surakarta itu memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Dia tidak mempermasalahkan jika biaya perizinan usaha dinaikkan. Namun, setidaknya pemerintah daerah juga mampu menyelesaikan permasalahan korupsi dan pungutan liar.
Dengan penghapusan pungutan liar, menurutnya, DKI Jakarta dapat memiliki uang lebih untuk membangun kota. Jokowi pun dapat membangun daerah-daerah kumuh di DKI Jakarta.
"Pengusaha besar tak perlu dibantu. Yang penting jangan diganggu usahanya. Bantu saja masyarakat kecil dan selesaikan daerah kumuh maka akan selesai juga masalah keamanan," katanya.
Sofjan juga meminta Jokowi untuk menaruh perhatian pada persoalan air minum. Sebagian besar masyarakat Indonesia meminum air dari air kemasan alih-alih dari sistem air minum kota.
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran
13 jam lalu
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
