TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp 8 miliar untuk perbaikan fasilitas rumah susun sewa (rusunawa) milik pemeritah pusat di kawasan Rusunawa Marunda, Jakarta Utara. “Dananya berasal dari APBN,” ujar Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Rusun Wilayah I, Kusnindar, saat dikonfirmasi, Rabu, 24 Oktober 2012.

Rencana perbaikan fasilitas rusunawa milik pemerintah pusat telah lama dicanangkan. Namun, belum jelasnya status pengelolaan serta aturan yang membawahinya menyebabkan banyak fasilitas yang telah dipasang raib kena maling. “Kita bukannya tidak mau memperbaiki, tetapi belum ada serah terimanya. Kami khawatir nanti ada menyalahi aturan dan diperiksa BPK,” ujarnya.

Hingga kini dari sekitar 2600 unit atau 26 blok yang telah dibangun di kawasan Marunda, baru sekitar 700 unit yang dihuni. Itu pun dengan catatan sekitar 410 di antaranya menunggak bayar sewa denga kerugian mencapai Rp 3,2 miliar sejak pertama dihuni 2008 lalu. Di lain pihak, dua blok milik pemerintah pusat yang berada di kluster A dan C hingga kini masih kosong. “Mau disewakan bagaimana? Statusnya sendiri belum jelas.”

Untuk menjaga aset negara dari kerusakan, lembaganya siap melakukan perbaikan ringan seperti memperbaiki kebocoran. Sedangkan perbaikan yang sifatnya besar, seperti perbaikan saluran atau penembokan tembok retak akan dilakukan 2013 mendatang. “Dalam satu bulan ini kita sudah action,” kata Kusnindar.

Ia mengakui sebagian besar anggaran yang disediakan akan digunakan tahun depan. “Istilahnya kita perbaiki yang mudah dulu. Sedangkan yang besarnya nanti sekalian tahun depan. Sebab ini (perbaikannya) banyak,” katanya.

Agar fasilitas rusunawa pemerintah pusat segera diserap, Kusnindar berharap serah terima pengelolaan aset bisa segera hingga penghujung tahun ini. “Kalau sudah selesai, tahun depan semua unitnya bisa segera ditempati warga, prinsipnya semakin cepat mereka menyerahkan, maka semakin cepat pula kami melakukan pengisian.”

Hingga akhir tahun ini, sedikitnya 500 kepala keluarga kurang mampu dari berbagai daerah di wilayah Jakarta tengah diseleksi untuk menjadi penghuni unit rusun. “Kita bukan memperlambat, tetapi harus diseleksi sesuai dengan yang membutuhkan,” ujar Kusnindar.

Seperti diketahui, sebanyak 11 blok di dua kluster kawasan Rusunawa Marunda masih dikelola oleh pemerintah pusat. Perinciannya, enam blok di kluster A dimiliki Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu) serta sisanya lima blok di kluster C milik Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).

Sejak rampung lima tahun lalu, belum ada penyerahterimaan pengelola kedua blok itu kepada Pemerintah Jakarta. Akibatnya, banyak fasilitas pendukung unit ruangan raib. “Mungkin hanya sekitar 20 persen yang tersisa,” ujar Asri Hidayat, pengelola Rusunawa Marunda, beberapa waktu lalu.

JAYADI SUPRIADIN

Berita lain:
Video Sidak Jokowi Diunggah ke Youtube
Jokowi Bangun Stadion Persija Rp 1,5 Triliun
Betulkah Jokowi Usir Bos MRT?
Ini, 10 Miliarder Indonesia 2012 Versi Forbes
Tiga Jurus Jokowi Atasi Banjir Kampung Pulo