TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tampaknya terganggu dengan pencitraan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dinilai arogan dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL), pengemis, dan gelandangan.
Ketika memimpin apel yang diikuti sekitar 6.400 personel Satpol PP hari ini, Kamis, 1 November 2012, Jokowi meminta anggota Satpol PP memperagakan bagaimana cara mereka melaksanakan tugasnya.
Dalam apel yang diadakan di pelataran selatan Monumen Nasional tersebut, Jokowi menyaksikan empat anggota Satpol PP mensimulasikan penertiban terhadap pedagang. "Kalau melihat yang diperagakan, saya yakin wibawa Satpol PP DKI Jakarta akan baik," kata Jokowi di lapangan apel.
Menurut dia, petugas Satpol PP tak perlu banyak mulut dalam menertibkan pedagang. "Tidak usah dibentak. Tegas langsung diangkut," ujarnya.
Tapi, bagaimana jika pedagang yang membentak petugas? Untuk menghadapinya, Jokowi mengatakan, anggota Satpol PP tetap tak boleh membalas ucapan pedagang atau masyarakat yang keberatan dengan penertiban itu. "Nanti jadi berantem," ujarnya.
Jokowi ingin Satpol PP bekerja dengan pendekatan persuasif, seperti dialog, dan bukan dengan kekerasan. "Tapi tetap harus tegas," ujarnya.
Mengenai penggunaan peralatan pengamanan, seperti tameng, pentungan, dan pisau belati, Jokowi meminta sedapat mungkin alat-alat tersebut tak dipakai.
Seusai memimpin apel, Jokowi berkeliling melihat kelengkapan sarana milik Satpol PP, di antaranya mobil Rescue dan mobil dapur. "Sarananya sudah lebih dari cukup, hanya proses di lapangan yang harus ditata," katanya.
TRI ARTINING PUTRI
Berita terpopuler lainnya:
Jokowi Hidupkan Kembali Kerja Sama Jakarta-Bandung
Ada Demo di Bandara Soekarno-Hatta
Mantan Kapolda Untung: Jakarta Ngeri-ngeri Sedap
Sampah dan Eceng Gondok Kepung Kanal Banjir Timur
17 Pabrik Galangan Kapal di Tangerang Tak Berizin
Berita terkait
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
7 jam lalu
Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem
8 jam lalu
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
9 jam lalu
Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,
Baca SelengkapnyaMembedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
13 jam lalu
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
14 jam lalu
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
17 jam lalu
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
18 jam lalu
Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
18 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik
18 jam lalu
Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
19 jam lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca Selengkapnya