'Kenaikan UMP Jakarta Seperti Pisau Bermata Dua'  

Reporter

Kamis, 22 November 2012 13:37 WIB

Forum Buruh DKI Jakarta melakukan aksi menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp1.401.829 atau sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Dr. Sonny Harry Harmadi, mengatakan naiknya upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2013 sebesar Rp 2,2 juta seperti pisau bermata dua. "Di satu sisi menyenangkan para pekerja dalam jangka pendek, di sisi lain pengusaha juga kelimpungan," kata dia kepada Tempo, Kamis, 22 November 2012.

Sonny memaparkan, di Jakarta ada sekitar 70 persen pekerja formal dan 30 persen pekerja informal. Naiknya UMP Ibu Kota tentu saja menyenangkan para pekerja formal yang umumnya buruh dan karyawan di Jakarta. Dengan jumlah yang cukup lumayan itu, paling tidak para pekerja bisa memenuhi sebagian besar kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

"Tapi perlu dipahami jika kondisi ini menunjukkan bahwa faktanya kebutuhan hidup di Jakarta terus meningkat," kata dia.

Di sisi lain, kenaikan upah yang terus meningkat mengancam investasi. Para pengusaha tentu akan mempertimbangkan kembali rencana mereka menanamkan modalnya, jika langkah ini tidak diikuti dengan perbaikan sistem oleh pemerintah. Karena, selama ini berinvestasi di Indonesia bisa dibilang berbiaya tinggi (high cost).

"Disebut high cost karena masih banyak pungutan-pungutan liar lainnya. Kalau upah naik tapi hal semacam ini tetap ada, pengusaha bisa lari," kata dia. “Jadi, seharusnya nanti perbaikan sistem juga harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas,” ujar Sonny.

Jika investor berkurang, kata dia, akibatnya lapangan pekerjaan jadi berkurang. Itu berarti, lapangan pekerjaan di sektor formal ikut menurun sehingga banyak pekerja yang beralih ke sektor informal. Padahal, upah sektor informal sendiri sudah tertekan.

“Penambahan jumlah pekerja di sektor informal karena perpindahan pekerja tadi akhirnya berpotensi semakin menekan upah sektor informal,” kata pemerhati masalah perkotaan ini.

Selasa lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah menetapkan kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 sebesar Rp 2,2 juta. Jika dibandingkan dengan UMP Jakarta tahun 2012 yang sebesar Rp 1,5 juta per bulan, kenaikan UMP tahun ini sangat signifikan.

MUNAWWAROH

Berita lain:
Jokowi Siap Kasih Rp 15 Miliar ke Kelurahan, Tapi...

Ahok Jawab Kritikan: Pencitraan Nenek Lo...

Diminta Jokowi Naikkan Anggaran, Lurah Grogi

Basuki Ahok Minta Diajari Hitung Premi Askes

Jokowi Tetapkan UMP DKI Rp 2,2 Juta

Berita terkait

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

11 menit lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya

Kelompok Petani Singgung Janji Reforma Agraria Jokowi yang Tak Tuntas di Demo Hari Buruh

16 menit lalu

Kelompok Petani Singgung Janji Reforma Agraria Jokowi yang Tak Tuntas di Demo Hari Buruh

Dewi mempertanyakan jumlah tanah yang sudah dikembalikan kepada rakyat dalam agenda reforma agraria Jokowi.

Baca Selengkapnya

Kena Modus Salah Transfer dari Pinjol Ilegal? Ini Penjelasan Pakar Hukum

17 menit lalu

Kena Modus Salah Transfer dari Pinjol Ilegal? Ini Penjelasan Pakar Hukum

Layanan pinjol ilegal PundiKas menstransfer sejumlah uang tanpa persetujuan yang diklaim sebagai utang.

Baca Selengkapnya

Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Penyebab Aplikasi UTBK Mati, Panitia UTBK Sediakan Kemeja, Janji Microsoft

23 menit lalu

Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Penyebab Aplikasi UTBK Mati, Panitia UTBK Sediakan Kemeja, Janji Microsoft

Topik tentang kendala teknis mewarnai hari pertama pelaksanaan UTBK SNBT 2024 menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno Berita Hari Ini.

Baca Selengkapnya

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Hari Ini di PN Jaksel

27 menit lalu

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Hari Ini di PN Jaksel

Penyidik mempunyai bukti bahwa Panji Gumilang pada tahun 2019 telah menerima pinjaman dari bank sejumlah Rp 73 miliar.

Baca Selengkapnya

Belanda Jajaki Peluang Kerja Sama di IKN

27 menit lalu

Belanda Jajaki Peluang Kerja Sama di IKN

Sejumlah perusahaan dan lembaga penelitian di Belanda, telah memberikan dukungan kepada Indonesia, termasuk terkait IKN

Baca Selengkapnya

Kuartal Pertama 2024, Laba Bersih Bukit Asam Melorot 31,9 Persen

27 menit lalu

Kuartal Pertama 2024, Laba Bersih Bukit Asam Melorot 31,9 Persen

Bukit Asam membukukan laba bersih kuartal I 2024 sebesar Rp 790,9 miliar atau anjlok 31,9 persen secara tahunan dari Rp 1,16 triliun.

Baca Selengkapnya

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

27 menit lalu

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

Sebelum memperjuangkan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara adalah wartawan kritis kepada pemerintah kolonial. Ia pun pernah menghajar orang Belanda.

Baca Selengkapnya

AJI Gelar Indonesia Fact Checking Summit dan Press Freedom Conference

28 menit lalu

AJI Gelar Indonesia Fact Checking Summit dan Press Freedom Conference

AJI menilai kedua acara ini jadi momentum awal bagi jurnalis di Indonesia dan regional untuk mempererat solidaritas.

Baca Selengkapnya

Cerita Sepupu saat Memandikan Jenazah Brigadir RA

33 menit lalu

Cerita Sepupu saat Memandikan Jenazah Brigadir RA

Sepupu Brigadir Ridhal Ali Tomi (Brigadir RA), Rudi Dagong, bercerita saat dia memeriksa jenazah hingga memandikannya

Baca Selengkapnya