TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Transportasi Indonesia mendukung langkah Gubernur DKI Joko Widodo minta dukungan Menteri Keuangan soal Mass Rapid Transit (MRT). "Tapi jangan hanya minta pertimbangan subsidi," kata Direktur Eksekutif MTI Pandit Pranggan ketika dihubungi pada Senin, 3 Desember 2012.
Menurut Pandit, ada spektrum yang lebih luas dari sekadar subsidi MRT jika ingin bertemu dengan Menteri Keuangan. Salah satunya, menurut dia, adalah model pengembangan kawasan. Kaitannya dengan bagaimana PT MRT bisa mengelola kawasan dengan baik.
Dengan langkah ini, kata Pandit, maka beban subsidi untuk tiket bisa ditekan dan MRT bisa mendapat masukan dari sektor lain. Permasalahan tiket memang menjadi salah satu catatan Jokowi kepada MRT. Pasalnya, MRT membanderol harga tiket belum termasuk subsidi sekitar Rp 38 ribu, padahal Jokowi ingin ada di kisaran Rp 9.000 sampai Rp 10 ribu per orang.
Jokowi, lanjut Pandit, bisa meminta pertimbangan Menteri Agus Martowardojo tentang bagaimana mengelola kawasan. "Artinya mendapatkan keuntungan dari selain tiket," ujarnya.
Menurut Pandit, PT MRT memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan. Hanya, Pandit mengatakan, selama ini PT MRT tidak pernah memasukkan perhitungan pengelolaan kawasan. Jadi kesannya hanya berbicara di tiket.
"Untuk itu, Jokowi jangan langsung mau ambil risiko pembangunan," katanya. "Sampai PT MRT mau buka soal pengelolaan kawasan." Rencananya, pekan ini, Jokowi mengagendakan pertemuan dengan Menteri Keuangan untuk membahas subsidi MRT.
