Harga Tiket MRT Bisa Rp 19 Ribu? Ini Syaratnya

Reporter

Kamis, 6 Desember 2012 13:00 WIB

Pengunjung melihat-lihat contoh Mass Rapid Transportation (MRT) di pusat perbelanjaan Cilandak Town Square, Jakarta, Jumat (25/5). ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Jakarta - Permintaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo agar pemerintah pusat menanggung pembayaran pinjaman sebanyak 70 persen memang bakal mempengaruhi besaran tiket dan subsidi yang diberikan pemerintah daerah untuk proyek mass rapid transit (MRT).

Jokowi menjelaskan, dengan skenario persentase 70 persen beban pinjaman proyek ditanggung pemerintah pusat, harga tiket MRT bisa lebih rendah.

"Harga tiket bisa hanya Rp 19 ribu tanpa disubsidi," ujar Jokowi, di Balai Kota Jakarta, Kamis, 6 Desember 2012.

Menurut Jokowi, kalau Kementerian Keuangan menyepakati persentase tersebut, subsidi yang ditanggung Pemerintah Jakarta pun lebih kecil dibandingkan dengan persentase awal. Yakni 58 persen ditanggung pemerintah daerah dan 42 persen pemerintah pusat. Jokowi sudah bertemu Menteri Keuangan, Rabu 5 Desember 2012.

"Saya mau harga tiket paling mahal Rp 10 ribu. Kalau harga tanpa subsidi Rp 19 ribu, berarti kami hanya menanggung subsidi Rp 9 ribu per penumpang," kata dia.

Pada perhitungan awal, Pemerintah Jakarta semestinya menanggung 58 persen beban pinjaman proyek MRT. Sementara pemerintah pusat menanggung 42 persen. Hitungan itu membuat harga tiket melambung tinggi menjadi Rp 38 ribu. Dengan target harga tiket Rp 10 ribu, berarti pemerintah daerah mesti mensubsidi sebesar Rp 28 ribu per penumpang.

SUTJI DECILYA

Berita Lainnya:
8 Syarat Menjadi Penghuni Rusunawa Marunda
Ini Penyebab Rel Kereta Rawan
10 Titik Rawan Longsor di Lintasan KRL Jabodetabek
Jokowi Terapkan Pembatasan Kendaraan Ganjil Genap
118 Titik Rel Rawan dari Merak-Banten-Cikampek

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

3 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

6 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

16 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

16 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

18 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

21 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

22 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya