Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama mengatakan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara 2013 DKI Jakarta sudah ditandatangani oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan, Jumat malam, 7 Desember 2012, sekitar pukul 21.38 WIB.
"Laporan resminya kayaknya sudah masuk ke Pak Gubernur. Kemarin itu salah paham saja,” kata Ahok, usai menghadiri Rapat Kerja Daerah DPD Partai Gerindra Sabtu, 8 Desember 2012, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan.
Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara DKI Jakarta 2013 memang alot. Bahkan sejumlah anggota Badan Anggaran DPRD DKI sempat walk out dalam rapat Kamis lalu. Mereka kecewa dengan sejumlah anggota Banggar yang melemparkan pertanyaan sama di setiap rapat dan dinilai sengaja ingin menghambat pengesahan anggaran DKI untuk tahun depan.
Sebelumnya, Selasa malam lalu, Gubernur Jokowi dan Ahok sampai menggelar rapat khusus dengan DPRD di rumah dinas gubernur untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran. Jumat kemarin Ahok bahkan menantang DPRD DKI Jakarta membahas Kebijakan Anggaran Umum dalam rapat berbuka. “Disiarkan televisi secara langsung dan diunggah ke Internet,” kata Ahok.
Lalu apakah tantangan rapat terbuka itu pula yang membuat Ketua DPRD DKI akhirnya menandatangani Kebijakan Umum Anggaran tadi malam?. “Penanda tanganan tersebut tidak berhubungan dengan itu (tantangan rapat terbuka). Di DPRD, anggotanya juga mendesak (segera ditandatangani). Pak Ketua DPRD saja (yang) belum jelas," kata Ahok.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan merasa perlu terus meminta penjelasan tentang skema anggaran 2013 yang dibuat oleh Pemerintah DKI Jakarta. Menurut dia, pengesahan sulit dilakukan apabila skema yang diajukan belum terang benderang. Dia mengatakan sampai saat ini masih ada beberapa program yang patut dipertanyakan. Misalnya program hibah bus dan program kesehatan.
Menurut Ferrial, tarik ulur seperti ini biasa terjadi di setiap pembahasan anggaran. Tak hanya di era kepemimpinan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, tapi juga di masa kepemimpinan gubernur sebelumnya. "Kalau sesuatu belum jelas ya kita minta dijelasin lagi. Terserah mau dinilai menghambat atau apa, tapi semuanya perlu jelas," kata dia, Kamis, 6 Desember 2012. Jika Kebijakan Anggaran tidak segera disetujui, pembahasan RAPBD 2013 juga molor.
