TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi punya strategi untuk memberantas korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Jokowi, yang mesti dibenahi pertama kali adalah sistem pemerintahannya. "Benahi sistemnya dulu, lalu sumber daya manusianya," katanya saat ditemui di sela peringatan "Hari Antikorupsi Internasional" di silang tenggara Monumen Nasional Jakarta, Ahad pagi, 9 Desember 2012.
Dijelaskan bekas Wali Kota Solo tersebut, pembenahan di Pemprov DKI dimulai dengan mengubah sistem online di sejumlah lini, seperti parkir online dan pajak reklame online. Sistem online dinilai Jokowi sebagai bentuk transparansi yang bisa mencegah korupsi.
Jika ada anak buahnya suatu ketika terseret kasus korupsi, Jokowi mengaku tak akan memberi pembelaan. Hal itu penting agar Jakarta menjadi daerah percontohan antikorupsi. "Itu urusannya hukum. Urusan saya membenahi sistem," ujarnya. "Nanti (Jakarta) jadi tempat belajar sistem yang baik dalam melayani masyarakat."
Pada acara peringatan Hari Antikorupsi hari ini, sejumlah kegiatan digelar, seperti funbike, senam integritas, pentas musik antikorupsi, stand up comedy, dan mini expo. Rute funbike dimulai dari silang Monas tenggara, berlanjut ke Jalan Merdeka Selatan, Balai Kota DKI, Jalan M.H. Thamrin, Bundaran Hotel Indonesia, lalu kembali ke Monas.
Sejumlah pejabat lembaga penegak hukum hadir, seperti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Zulkarnain, Adnan Pandu Pradja, Jaksa Agung Basrief Arief, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Sutarman, dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Andi Nirwanto.
ISMA SAVITRI | TRI SUHARMAN
