Jokowi: Deep Tunnel Bisa Dibatalkan  

Reporter

Editor

Ali Anwar

Senin, 7 Januari 2013 21:29 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo bekerja di balik mejanya di dalam ruang kerja gubernur, Jakarta, Senin (7/1). TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta- Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengatakan pembangunan Multi Purpose Deep Tunnel atau terowongan raksasa bawah tanah multi guna bisa dibatalkan jika laporan detail kajiannya menyatakan tidak efektif mengatasi banjir. "Kalau cuma dua titik banjir buat apa, masak proyek triliunan cuma dua titik, misalnya," kata Jokowi, Senin, 7 Januari 2013.


Saat ini, kata Jokowi, dirinya masih menunggu laporan detil proyek senilai Rp 16 triliun itu. Dia ingin jika gorong-gorong sepanjang 23 kilometer itu bisa mengatasi banjir yang kerap menghantui Ibu Kota. "Sekarang (detail kajian) masih dalam proses," ujarnya.

Deep Tunnel akan di bangun dari ruas Jalan MT Haryono menuju Manggarai, Karet, dan berujung di Pluit. Panjangnya mencapai 22 kilo meter dengan kapasitas limpasan air sebanyak 2,5 juta meter kubik tiap tiga jam. Menurut Jokowi, Deep Tunnel di Jakarta lebih canggih ketimbang milik Malaysia.


Alasannya, gorong-gorong raksasa di Jakarta lebih multifungsi daripada SMAR Tunnel Kuala Lumpur yang cuma bisa digunakan menjadi dua fungsi. "Kalau di sini nanti bisa untuk banjir, jalan tol, saluran air, kabel listrik, dan air baku," kata dia.

Mantan Wali Kota Surakarta itu menolak tudingan bahwa proyek pembangunan gorong-gorong ini merupakan kebijakan reaktif. "Itu kan sudah bertahun-tahun direncanakan, blue print-nya saja sudah lama. Digagas sejak 2005," katanya.


Cuma saja, dia menambahkan, proyek ini terhambat lantaran minimnya dana dan kesiapan pelaksanaannya. "Kita itu berkutat di situ-situ, kalau sedikit-sedikit berpolemik, ramai, ya tidak mulai-mulai," ujarnya.


Sebelumnya, peneliti Rujak Center, Elisa Sutanudjaja, menilai kebijakan pembangunan Deep Tunnel terlalu reaktif. Alasannya, kebijakan itu diambil tanpa mempertimbangkan kondisi tanah Jakarta. Apalagi, kontur tanah di Jakarta dan Kuala Lumpur, Malaysia, yang dijadikan contoh sangat berbeda. Kritikan Elisa dibantah penggagas Deep Tunnel, Firdaus Ali. “Kalau enggak ngerti, jangan asal ngomong,” kata Firdaus.


Advertising
Advertising

Jokowi mengungkapkan, banyak proyek besar di Jakarta yang sudah selesai kajiannya, namun tidak kunjung direalisasikan. "MRT sudah 20 tahun tidak mulai-mulai, monorel tidak mulai-mulai," kata dia. Karena itu, dia menegaskan akan mengambil keputusan untuk melanjutkan pembangunan proyek besar di Ibu Kota itu.

Sebelumnya, peneliti Rujak Center, Elisa Sutanudjaja, menilai kebijakan pembangunan Deep Tunnel terlalu reaktif. Alasannya, kebijakan itu diambil tanpa mempertimbangkan kondisi tanah Jakarta. Apalagi, kontur tanah di Jakarta dan Kuala Lumpur, Malaysia, yang dijadikan contoh sangat berbeda.

DIMAS SIREGAR




Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

7 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

7 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

9 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

13 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

14 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

17 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

17 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

18 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

18 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

18 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya