Perbandingan Deep Tunnel Jakarta dengan Negara Lain  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Senin, 14 Januari 2013 06:02 WIB

Ilustrasi terowongan pengendali banjir, SMART Tunnel, yang dapat dijadikan jalur lalulintas dan saluran air. pinoydigest.com

TEMPO.CO , Jakarta - Peneliti sekaligus penggagas Multi-Purpose Deep Tunnel (MPDT), Firdaus Ali menyebut konsep gorong-gorong yang akan diterapkan di Jakarta adalah terobosan. “Ini yang MPDT pertama di dunia yang punya lima fungsi. Kita menerapkan ini berarti lompatan 100 langkah ke depan dibanding negara-negara lain,” ujar Firdaus, Ahad 13 Januari 2013.

Konsep MPDT Jakarta mengadopsi terowongan dari lima negara yaitu Amerika Serikat, Hongkong, Jepang, Malaysia, dan Singapura. Rata-rata di negara-negara itu terowongan bawah tanah hanya satu fungsi. Di Amerika Serikat, Firdaus merujuk pada terowongan yang dibuat di Boston, Massachusets untuk tol bawah tanah. Lalu di Chicago, Illinois untuk kendali banjir; dan Milwaukee, Wisconsin terowongan untuk pengendali limbah.

Di Hongkong dan Singapura, terowongan juga berfungsi sebagai pengendali limbah saja. Pun di Tokyo, Jepang, terowongan bawah tanah berfungsi tunggal untuk pengendali banjir. “Hanya di Malaysia fungsinya dua, untuk jalan tol sekaligus pengendali banjir.”

Layaknya mengumpulkan potongan puzzle, Firdaus merangkai konsep terowongan-terowongan itu menjadi satu. Dia menjelaskan, depp tunnel yang bakal dibangun nanti memborong lima fungsi sekaligus: mengatasi kemacetan, banjir, limbah, menyuplai air baku, dan saluran pipa utilitas (ulitity pipe) untuk serat optik maupun kabel listrik. Inilah hasil kajian dia nyaris sepanjang karir akademiknya, 1992 hingga sekarang.

Negara-negara luar tidak bisa memiliki deep tunnel seperti Jakarta. Karena, mereka tidak punya lima masalah pelik yang harus diatasi sekaligus seperti kota ini. "Mereka buat di sana untuk apa? mereka tidak punya lima masalah seperti Jakarta." Keunikan konsep MPDT membuat Firdaus diundang ke Shanghai, China untuk presentasi pada 7 Maret nanti.

ATMI PERTIWI

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

1 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

4 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

7 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

17 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

17 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

19 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

23 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya