KPAI Minta RS Pakai Jamkesmas untuk Pasien Miskin

Reporter

Minggu, 24 Februari 2013 14:26 WIB

TEMPO/Hariandi hafid

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta rumah sakit agar memanfaatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) saat menangani pasien miskin. Permintaan ini menyusul adanya kasus seorang pemulung Wawan, 11 tahun, yang meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Jakarta Timur, Jumat lalu, tapi jenazahnya tertahan selama 7 jam karena keluarganya tidak mampu membayar biaya perawatan. Orang tua si Wawan ini tidak ber-KTP Jakarta sehingga tidak bisa mendapatkan pengobatan gratis lewat Kartu Jakarta Sehat.

"Jamkesmas sifatnya lebih luas cakupannya bisa digunakan di rumah sakit mana pun tanpa melihat daerah asal," kata Sekretaris KPAI, Muhamad Ihsan, ketika dihubungi pada Sabtu, 23 Februari 2013.

Jasad Wawan tidak bisa segera dibawa pulang ke Indramayu, kampung halamannya, karena keluarganya belum melunasi biaya di rumah sakit. Keluarga pemulung ini juga tidak memiliki Jamkesmas.

Ihsan menegaskan seharusnya rumah sakit punya rasa kemanusiaan dengan membebaskan biaya pasien miskin. Dengan Jamkesmas, rumah sakit bisa mengajukan klaimnya ke Kementerian Kesehatan. ”Mereka tidak perlu khawatir soal biaya,” katanya.

Selain itu, biaya ambulans bisa diusahakan rumah sakit dengan menggandeng lembaga swadaya masyarakat yang menyediakan layanan gratis. Menurut Ihsan, saat ini banyak lembaga masyarakat yang menyediakan jasa ambulans gratis. “Rumah sakit bisa menghubungi mereka khusus untuk pasien tidak mampu,” katanya.

Ihsan mengingatkan bahwa kasus semacam ini kerap terjadi dan menjadi sorotan publik. "Ingat kan ada bapak yang terpaksa menggendong jasad anaknya sampai rumah?" ujarnya. Kasus semacam ini tentu saja mencoreng mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.

Dia berharap rumah sakit bisa segera membenahi mutu pelayanan, khususnya bagi masyarakat miskin. "Harus bisa bedakan mana pasien miskin dan mampu. Jangan dipukul rata," katanya. Simak berita layanan publik untuk warga miskin lainnya di sini.

SYAILENDRA

Berita terkait

Serangan Udara Israel di Rafah Menewaskan 35 Orang

1 hari lalu

Serangan Udara Israel di Rafah Menewaskan 35 Orang

Meski ICJ sudah memerintahkan Tel Aviv menghentikan serangan ke Rafah, namun Israel tak peduli.

Baca Selengkapnya

Uni Eropa Mengecam Serangan Israel ke Fasilitas Kesehatan di Gaza

7 hari lalu

Uni Eropa Mengecam Serangan Israel ke Fasilitas Kesehatan di Gaza

Uni Eropa mengungkap 31 dari total 36 rumah sakit di Gaza rusak atau hancur sejak serangan 7 Oktober 2023

Baca Selengkapnya

Perbedaan KRIS dengan Sistem Kelas 1,2, dan 3 di Pelayanan BPJS Kesehatan

7 hari lalu

Perbedaan KRIS dengan Sistem Kelas 1,2, dan 3 di Pelayanan BPJS Kesehatan

Sistem klasifikasi kelas 1, 2, dan 3 bagi pasien BPJS Kesehatan akan diganti dengan penerapan Kelas Rawat Inap Standar alias KRIS. Bedanya?

Baca Selengkapnya

Apa Alasan Pemerintah Mengganti Sistem Kelas BPJS Kesehatan Menjadi KRIS?

8 hari lalu

Apa Alasan Pemerintah Mengganti Sistem Kelas BPJS Kesehatan Menjadi KRIS?

Pemerintah berdalih sistem kelas BPJS Kesehatan diganti menjadi KRIS untuk menyederhanakan layanan kesehatan dengan fasilitas lebih baik.

Baca Selengkapnya

Kondisi Perdana Menteri Slovakia Stabil, tapi Masih Kritis

10 hari lalu

Kondisi Perdana Menteri Slovakia Stabil, tapi Masih Kritis

Kementerian Kesehatan menjelaskan Perdana Menteri Slovakia sudah dipindah ke rumah sakit di Bratislava. Kondisinya stabil.

Baca Selengkapnya

20 Dokter AS Terjebak di Gaza, Gedung Putih Klaim Upayakan Evakuasi

12 hari lalu

20 Dokter AS Terjebak di Gaza, Gedung Putih Klaim Upayakan Evakuasi

Gedung putih mengatakan pemerintah AS berupaya mengevakuasi sekelompok dokter AS yang terjebak di Gaza setelah Israel menutup perbatasan Rafah

Baca Selengkapnya

Palang Merah Buka Rumah Sakit dengan Kapasitas 60 Tempat Tidur di Gaza

14 hari lalu

Palang Merah Buka Rumah Sakit dengan Kapasitas 60 Tempat Tidur di Gaza

Komite Internasional Palang Merah (ICRC) membuka rumah sakit dengan kapasitas 60 tempat tidur di Rafah, Gaza selatan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, Nilai Iuran belum Ditentukan

14 hari lalu

Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, Nilai Iuran belum Ditentukan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghapus pembagian kelas rawat inap BPJS Kesehatan. Nilai iuran yang baru belum ditentukan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

14 hari lalu

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

15 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.

Baca Selengkapnya