Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terima Uang Rp 40 Miliar, Achsanul Qosasi Mengaku Tidak Pernah Memeras di Proyek BTS 4G Kominfo

image-gnews
Terdakwa kasus korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kominfo Achsanul Qosasi berjalan keluar ruangan usai menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung menuntut mantan anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu lima tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Terdakwa kasus korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kominfo Achsanul Qosasi berjalan keluar ruangan usai menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung menuntut mantan anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu lima tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi menyatakan tidak pernah memeras pihak mana pun dalam pengkondisian perkara BTS 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 di Bakti Kominfo.

Ia bahkan berkata tidak pernah mengancam maupun memaksa Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Achmad Latif untuk memberikan uang berkaitan dengan hasil temuan dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dan pemeriksaan laporan keuangan pada proyek pengadaan tower BTS.

"Irwan Hermawan, Windy Purnama, Galumbang Menak tidak pernah menerima maupun mendengar ada ancaman dari saya," kata Achsanul saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat, Selasa, 28 Mei 2024.

Dia menganggap pengancaman dan pemerasan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum, tidaklah benar dan tidak sesuai dengan kesaksian dari para saksi.

Achsanul pun mengungkapkan tidak pernah menggunakan kewenangannya sebagai anggota BPK untuk mendapat keuntungan dalam mengurus setiap perkara. "Kita semua mendengar mereka di bawah sumpah dan mengungkapkan bahwa saya tidak pernah memengaruhi, memerintah atau mengubah 17 temuan," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Achsanul Qosasih berharap Majelis Hakim bersikap adil dalam memutus perkara yang menjeratnya. Mengingat, ia tidak pernah menggunakan uang suap proyek BTS dan telah mengembalikannya ke Kejaksaan Agung atau Kejagung.

Jaksa Penuntut Umum Kejagung, sebelumnya menuntut Achsanul Qosasi dengan pidana kurungan selama lima tahun dan denda Rp 500 juta dalam pekara korupsi pengkondisian BTS 4G.

Dia didakwa menerima suap 2,64 juta dolar AS atau setara dengan Rp 40 miliar untuk mengkondisikan pemeriksaan proyek BTS 4G 2021 Bakti Kominfo.

Pilihan Editor: Hakim Sidang Korupsi BTS Tertawa Achsanul Qosasi Sebut Nama Galumbang Menak Simanjuntak

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sidang Tuntutan Jemmy Sutjiawan Batal Lagi, Jaksa Belum Siap

2 hari lalu

Direktur Utama PT Sansaine Exindo Jemmy Sutjiawan (kiri) memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, 11 September 2023. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BAKTI Kominfo Elvano Hatorangan, Kepala Divisi Lastmile/Backhaul BAKTI Kominfo Muhammad Feriandi Mirza, dan Direktur Utama PT Sansaine Exindo Jemmy Sutjiawan sebagai tersangka baru dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan program Bakti Kominfo di lingkungan Kemenkominfo. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Sidang Tuntutan Jemmy Sutjiawan Batal Lagi, Jaksa Belum Siap

Sidang tuntutan terhadap Jemmy Sutjiawan kembali ditunda karena jaksa belum siap.


BPK Temukan Kementerian BUMN Belum Atur Proses Pencatatan BMN dari Pengadaan dan Hibah

3 hari lalu

Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Slamet Edy Purnomo saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian BUMN Tahun 2023 kepada Menteri BUMN Erick Thohir, di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (8/7/2024). ANTARA
BPK Temukan Kementerian BUMN Belum Atur Proses Pencatatan BMN dari Pengadaan dan Hibah

BPK merekomendasikan Sekretaris Kementerian BUMN untuk mengambil langkah pemutakhiran POS pengelolaan BMN terutama pencatatan pengadaan dan hibah


Sidang Tuntuan Terdakwa Korupsi BTS Kominfo Jemy Sutjiawan Batal, JPU Belum Siap Bacakan Tuntutan

4 hari lalu

Pemeriksaan saksi ahli dalam sidang perkara korupsi BTS 4G di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2024. TEMPO/Afron Mandala Putra
Sidang Tuntuan Terdakwa Korupsi BTS Kominfo Jemy Sutjiawan Batal, JPU Belum Siap Bacakan Tuntutan

Hakim menjadwalkan ulang sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa korupsi BTS 46 Bakti Kominfo itu pada Jumat, 12 Juli 2024.


DPR Umumkan 75 Calon Anggota BPK untuk Fit and Proper Test

5 hari lalu

Gedung DPR RI. Foto : Man
DPR Umumkan 75 Calon Anggota BPK untuk Fit and Proper Test

Berdasarkan hasil keputusan rapat internal Komisi XI DPR RI pada tanggal 8 Juli 2024, telah ditetapkan 75 nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test)


Pengamat: Opini WTP BPK Bukan Jaminan Pengelolaan Anggaran yang Bersih

5 hari lalu

Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin bersama pimpinan BPK dalam penyerahakan Hasil Pemeriksaan BPK 2023 di Senayan, Jakarta, 8 Juli 2024. (Dok. BPK RI)
Pengamat: Opini WTP BPK Bukan Jaminan Pengelolaan Anggaran yang Bersih

Penilaian opini WTP oleh BPK atas pengelolaan keuangan tidak menjamin anggaran negara dikelola dengan baik. Mengapa demikian?


Terpopuler: Sri Mulyani Prediksi Subsidi Energi 2024 bakal Membengkak, PT Pos Indonesia Bantah PHK Karyawan

5 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja APBN 2019 dan rencana kerja APBN tahun anggaran 2020. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Prediksi Subsidi Energi 2024 bakal Membengkak, PT Pos Indonesia Bantah PHK Karyawan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 akan membengkak.


Pj Wali Kota Padang Hadiri LHP LKPP 2024

6 hari lalu

Pj Wali Kota (Walkot) Padang, Andree Algamar saat menghadiri kegiatan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LHP LKPP 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atau IHPS II 2023, di Jakarta Convention Center, pada Senin, 8 Juli 2024.
Pj Wali Kota Padang Hadiri LHP LKPP 2024

Andree mengapresiasi laporan pertanggung jawaban hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pemerintah pusat yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8.


Terkini: Pemerintahan Jokowi Delapan Kali Dapat Opini WTP BPK, Prabowo Tanggapi Pengelolaan Uang Negara

6 hari lalu

Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Dalam keterangan persnya Prabowo akan menjalankan rekomendasi BPK saat masa peralihan ke pemerintahan. TEMPO/Subekti.
Terkini: Pemerintahan Jokowi Delapan Kali Dapat Opini WTP BPK, Prabowo Tanggapi Pengelolaan Uang Negara

Terkini Bisnis: OJK beri opini WTP atas laporan keuangan pemerintahan Jokowi. Prabowo tanggapi masalah pengelolaan uang negara.


Pemerintahan Jokowi Dapat Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut, Ini Ragam Penilaian BPK

6 hari lalu

Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin bersama pimpinan BPK dalam penyerahakan Hasil Pemeriksaan BPK 2023 di Senayan, Jakarta, 8 Juli 2024. (Dok. BPK RI)
Pemerintahan Jokowi Dapat Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut, Ini Ragam Penilaian BPK

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 atau kedelapan kali berturut-turut.


Jokowi Titip Pengelolaan Uang Negara, Prabowo: Kita Tidak Ingin Ada Kebocoran

6 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpose silat saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024) siang. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Jokowi Titip Pengelolaan Uang Negara, Prabowo: Kita Tidak Ingin Ada Kebocoran

Presiden terpilih Prabowo Subianto merespons pernyataan Presiden Jokowi agar BPK turut mendukung proses transisi emerintahan pada Oktober mendatang.