TEMPO.CO, Jakarta--Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, mengatakan baru sekitar 65.000 siswa sekolah yang namanya sudah terdaftar dalam Program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Jumlah itu baru sekitar 19,55 persen dari keseluruhan warga Jakarta yang berhak menerima KJP, yakni 332.465 siswa.
Jumlah tersebut berdasarkan data penduduk tak mampu yang dimiliki Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2011. Taufik mengakui, data tersebut perlu diperbaharui karena jarak waktu dua tahun bisa menyebabkan perubahan data sehingga sekolah perlu melakukan verifikasi.
Taufik mengakui verifikasi dta itu tak mudah. "Memang repot, tetapi karena untuk melayani warga dan sudah disepakati Pemprov DKI ya harus dilakukan," kata Taufik ketika dihubungi, Senin, 25 Februari 2013.
Pernyataannya itu menanggapi sejumlah sekolah yang kerepotan memverifikasi data. Soalnya, data yang tertera hanya berupa nama kepala keluarga dan alamat. Namun menurut Taufik, data dari TNP2K sudah termasuk nama siswa.
Taufik mengatakan, data siswa itu terdiri dari siswa berusia 7-18 tahun. "Tetapi harus dipastikan, bisa saja ada yang sudah pindah atau sudah bukan usia sekolah," katanya. Oleh sebab itu proses verifikasi diperlukan agar KJP tepat sasaran.
Kartu Jakarta Pintar bisa dimiliki oleh warga Jakarta berusia sekolah dan berasal dari kalangan tak mampu. Selain itu, warga luar Jakarta yang bersekolah di Jakarta pun bisa menikmati fasilitas ini. "Yang penting siswa memiliki Nomor Induk Siswa Jakarta," katanya Taufik.
Adapun, siswa yang sudah terdaftar dalam program KJP belum bisa mendapatkan dana bantuan pada bulan Februari. "Pencairan dananya masih menunggu APBD turun, jangan khawatir karena akan dirapel," katanya.
Siswa tak mampu yang belum masuk data TNP2K nantinya bisa mendaftar KJP secara online. "Tapi itu nanti, kalau proses verifikasi sudah selesai," katanya.
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran
14 jam lalu
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
