TEMPO.CO , Jakarta: Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Igo Ilham, menyarankan Gubernur DKI Jakarta agar menambah jumlah dokter dari luar dokter pemerintah, bila dokter pemerintah dirasakan kurang. Para dokter yang bukan pegawai negeri itu, kata Igo, tidak menerima upah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melainkan dari hasil pengelolaan puskesmas dan RSUD tempat dokter tersebut praktek.

“Yang penting, pemprov benar-benar punya sumber dana yang cukup untuk menggaji dokternya,” kata Igo kepada Tempo, Jumat, 8 Maret 2013. Saran tersebut atas pernyataan Jokowi yang akan menambah jumlah tenaga medis, terutama 110 orang dokter, sebagai akibat melunjaknya pasien rumah sakit dan puskesmas sampai 70 persen sejak diluncurkannya kartu Jakarta Sehat pada November 2012.

“Mudah-mudahan pemerintah pusat punya SDM yang cukup dan beri approval,” kata Igo. Seperti halnya Jokowi, Igo juga menganggap melonjaknya pasien sebagai euforia paska diluncurkannya KJS. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah pasien, dia menganggap Jokowi tetap perlu menambah tenaga medid.

Kalau tidak ditambah, bakal tidak seimbang antara jumlah pasien yang membeludak dengan jumlah dokter yang terbatas. “Ini saja jumlah penerima KJS belum 4 juta. Gimana kalau sudah 4 juta?” ujar Igo.

Jokowi, selain akan menambah jumlah tenaga medis, juga akan memperbaiki sistem rujukan, sehingga pasien yang bisa ditangani di puskesmas tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. "Jangan nanti sakit masuk angin langsung dirujuk ke rumah sakit. Yang cukup ditangani di puskesmas ya puskesmas saja. Sistem ini yang mau disiapkan," kata dia.

TRI ARTINING PUTRI