TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat persoalan perkotaan, Yayat Supriyatna, meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi tetap fokus membenahi Jakarta. Permintaan ini berkaitan dengan hasil lembaga survei yang menyatakan Jokowi sebagai tokoh unggulan yang menduduki bursa calon pemimpin Indonesia 2014. (Baca: Kenapa Jokowi Unggul di Bursa Pencalonan Wapres)
"Jangan tergoda, buktikan dulu untuk benahi Jakarta, baru setelah itu silakan Pak Jokowi," ujarnya, Senin, 18 Maret 2013.
Masuknya nama Jokowi dalam radar lembaga survei memang tidak mengagetkan. Cara pendekatan yang intens dengan masyarakat melalui blusukan-nya dalam membenahi Jakarta selama ini mampu menyedot animo masyarakat. "Tapi saat ini kan belum teruji dan belum ada hasilnya," ujarnya. (Baca: Populer di Survei Cawapres, Ini Kata Jokowi)
Pendekatan Jokowi yang mempresentasikan pemimpin dari kasta masyarakat bawah ini, seperti dalam membenahi persoalan transportasi, kemacetan, hingga penataan warga miskin di Rusun Marunda, mendapat simpati masyarakat luas. Jadi dukungannya terus meningkat. "Memang pendekatannya menarik sekali, namun sekali lagi jangan terganggu walaupun godaannya seenak apa pun," kata dia.
Adanya hasil positif lembaga survei itu, kata Yayat, justru harus dijadikan pelecut Jokowi untuk membenahi Jakarta. Jika kelak hasilnya teruji, bakal mendapatkan pengaruh memimpin bangsa ini. "Mimpin Jakarta itu kan sama seperti memimpin Indonesia dalam lingkup kecil, ruang tamunya Indonesia, ya Jakarta, begitu pun pintu masuknya Indonesia, ya Jakarta, makanya buktikan dulu," kata dia.
Kalau Jokowi berubah haluan dengan ikut serta dalam pemilihan capres atau cawapres 2014, Yayat mengingatkan, masyarakat bakal kecewa terhadap terobosannya selama ini. "Bahkan bisa dicap sebagai pemimpin yang gila jabatan," ujar pengajar di Universitas Trisakti ini. (Baca: Kecil Kemungkinan Jokowi Nyapres Lewat PDIP)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
7 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
